Fahmi: Ketum Baru, Aburizal dan Pendukungnya di Golkar Akan Disapu Bersih
Rabu, 25 Juni 2014 | 18:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Fahmi Idris, mengatakan, pemecatan terhadap tiga kader Golkar telah memicu perbincangan di internal partainya soal kemungkinan menggelar musyawarah nasional (munas). Jika munas terjadi, kata Fahmi, sejumlah kader menginginkan agar Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham dipecat dari keanggotaan di Golkar.

"Ada atau tidak adanya pemecatan ini, munas akan tetap dilakukan. Apalagi jika ada pemecatan ini, sudah ada suara bahwa Aburizal dan Idrus Marham juga perlu dipecat dari Golkar melalui munas," ujar Fahmi di Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Hal itu dikatakan Fahmi menyikapi sikap Aburizal yang memecat tiga kader Golkar dari keanggotaan lantaran tak mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Mereka yang dipecat yakni Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, serta Poempida Hidayatulloh. Mereka tercatat sebagai anggota DPR dari Partai Golkar.

Fahmi menuturkan, tingkat kesalahan Aburizal sebagai Ketua Umum sudah terlalu banyak sehingga posisinya kini terancam. Jika nantinya Aburizal tergusur, maka Fahmi memastikan kroni-kroni pemilik Grup Bakrie itu akan turut disingkirkan.

"Kalau sudah ada ketum baru, partai akan keluarkan pengurus yang mendukung Aburizal akan disapu bersih," ucap mantan Menteri Perindustrian dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) itu.

Fahmi menilai, dalam masa kepemimpinan Aburizal di Partai Golkar, pengangkatan pengurus partai bukan didasarkan pada reputasi dan rekam jejak para kader. Dia mencibir banyak pengurus Golkar saat ini yang tiba-tiba masuk kepengurusan, padahal tidak diketahui rekam jejaknya.

"Aburizal ini jelas tidak tahu tata caranya mengatur partai, orang-orang tidak jelas justru masuk Golkar," tukas Fahmi.

Untuk diketahui, masa jabatan Aburizal yang seharusnya lima tahun diperpanjang selama enam tahun hingga Oktober 2014. Selama ini, periode jabatan Aburizal menimbulkan kontroversi di internal Golkar. Beberapa pihak mengklaim masa jabatan itu tidak sah lantaran tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar sehingga diperlukan suatu munaslub atau munas dipercepat untuk menggantikan posisi Aburizal.

Desakan munaslub kembali mencuat setelah perolehan kursi Golkar di DPR dalam Pileg 2014 menurun. Dalam pileg lalu, Golkar memperoleh 18.432.312 suara (14,75 persen) atau 91 kursi DPR. Perolehan kursi DPR itu turun dibanding Pemilu 2009, yakni 106 kursi DPR.