Merdeka.com - Mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen (Purn) Johanes Suryo Prabowo menegaskan, Prabowo Subianto bukan pelanggar hak asasi manusia (HAM). Namun menurut dia malah sebaliknya, mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Wiranto yang justru pelanggar HAM internasional.

Suryo Prabowo menambahkan, dalam surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mengenai pemecatan Prabowo tidak menunjukkan adanya pelanggaran HAM. Bahkan, tidak ada keterkaitan antara antara capres dari Partai Gerindra ini dengan aksi kerusuhan pada 1998.

"DKP itu seharusnya dibuat oleh presiden. Di sana (surat DKP) tidak melanggar HAM, karena hanya dituduh melakukan penangkapan aktivis, bahkan dari temuan DKP tidak ada keterkaitan Prabowo dalam soal Mei 98," jelas Suryo dalam Eksaminasi Publik Terhadap Keputusan DKP di Mid Plaza, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (23/6).

Bahkan, dia menambahkan, setelah terbentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) dan melakukan investigasi, tidak menemukan bukti keterkaitan Prabowo dalam kasus 1998. Termasuk dalam sidang militer yang dilakukan terhadap Pasukan Tim Mawar, pelanggaran Prabowo tidak ditemukan.

"Dalam sidang pun tidak ditemukan adanya keterlibatan Prabowo terkait penculikan, maupun penembakan empat aktivis mahasiswa Trisakti ketika itu," jelas dia.

Dia mengungkapkan, sebenarnya bukan Prabowo yang menjadi penjahat HAM, tetapi Wiranto . Karena Pengadilan HAM Internasional yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda memutuskan Wiranto sebagai tersangka dalam kasus perang di Timor Leste.

"Seharusnya Wiranto yang divonis oleh Pengadilan HAM sebagai pelanggar HAM internasional, dan sekarang ini Wiranto diburu internasional sehingga ketika anaknya meninggal itu dia tidak bisa ke mana-mana (berziarah), karena akan ditangkap," tegas dia.

"Kalau Prabowo dalang kerusuhan dan penculikan, seharusnya tidak ada dong kerusuhannya, dan ketika itu malah ada kerusuhan di Biak, Papua, ada sebanyak 250 orang mati di sana," tambah Suryo.

Diketahui, jaksa dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendesak agar pemerintah Timor Leste segera mengeluarkan perintah penangkapan internasional terhadap mantan Panglima TNI Jend (Purn) Wiranto . Capres konvensi Partai Golkar ini dinilai bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan perang di Timor Leste, pasca jajak pendapat pada tahun 1999 lalu.


http://m.merdeka.com/peristiwa/letjen-purn-suryo-prabowo-clear-wiranto-justru-pelanggar-ham.html



terguncang ngga yaa