Era Demokrasi yg kita alami saat ini adalah buah perjuangan semua elemen bangsa.Masih terkenang dalam benak kita demo seluruh lapisan masyarakat dan mahasiswa bersatu untuk menumbangkan tirani Orde Baru.Dengan pengunduran diri Soeharto atas desakan rakyat,Kita memasuki Orde Reformasi,dimana Demokrasi yg harus dikedepankan dlm kehidupan bangsa dan negara.Tapi saat ini banyak elite politik yg duduk di singgasana Partai mulai tergoda untuk kembali pada zaman diktator.Ini terlihat jelas dalam pengambilan keputusan yg strategis dalam partai.Sebut saja Golkar,Partai yg di komandoi ARB ini mulai tampak diktator.Pemecatan tiga fungsionaris mereka yg dirilis detik.com hari ini adalah langkah awal untuk memberikan sanksi tegas terhadap Kader yg mbalelo terhadap Keputusan Partai.Sah-sah saja Pengurus DPP mengambil langkah tersebut untuk menjaga keutuhan Partai.Tapi yg menjadi pertanyaan saat ini.Apakah Langkah ARB Mendukung Pasangan "PRAHARA" sudah demokratis dan sesuai AD/ART Partai berlambang beringin ini? Yang kita tahu Mandat yg diberikan Partai pada ketua umum adalah maju sebagai Capres dari Partai Golkar dan mencari teman koalisi.Seiring dgn berjalannya waktu dimana tingkat elektoral ARB yg tidak kunjung naik dan kalah bersaing dengan Jokowi dan Prabowo.ARB urung jadi Capres.Bila mandat jadi Capres batal maka seharusnya untuk melabuhkan dukungan pada salah satu Pasangan Capres harus dilakukan dgn mekanisme Demokrasi bukan dengan keputusan sang ketum.Karena keputusan Tidak diambil secara demokrasi maka suara akar rumput menjadi pecah dan banyak kader mbalelo,mereka merasa hanya mbalelo pada Ketum bukan pada Partai.