TEMPO.CO, Jakarta - Setiyardi Budiono mengaku tersinggung atas pernyataan sebagian kalangan yang meragukan kemampuannya membiayai penerbitan tabloid Obor Rakyat. Dia mengaku memiliki modal yang cukup untuk mencetak tabloid beroplah 100 ribu eksemplar itu.

"Itu menghina saya. Menganggap saya tidak mampu membiayai penerbitan," ujarnya di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Senin, 23 Juni 2014.

Setiyardi kembali menegaskan, Obor Rakyat terbit atas inisiatif pribadinya. Dia mengaku tabloid itu dia terbitkan lantaran merasa dibohongi calon presiden Joko Widodo yang pernah berjanji membenahi Jakarta.

Setiyardi datang ke Mabes Polri untuk memberi penjelasan seputar tabloid Obor Rakyat yang berisi aneka tulisan pembusukan terhadap Jokowi. Pekan lalu, Setiyardi mangkir dari panggilan kepolisian.

Sabtu dua pekan lalu, Setiyardi mengaku bertanggung jawab atas penerbitan tabloid tersebut. Menurut dia, Obor Rakyat dicetak 100 ribu eksemplar per edisi. Setiap eksemplar, kata dia, dicetak dengan biaya Rp 1.000 rupiah.

Setiyardi mengatakan penerbitan Obor Rakyat tak memakan banyak biaya karena jumlah halamannya tak banyak. Dia membandingkan biaya cetak itu dengan media nasional, seperti majalah Tempo dan harian Kompas yang jumlah halamannya sangat banyak.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Indonesia Bagir Manan mengatakan Obor Rakyat tidak layak dikatakan sebagai produk pers. Konsekuensinya, sang pemilik bisa dilaporkan ke kepolisian lantaran tulisan kontroversial yang dimuat tabloidnya. "Apabila ada yang melapor, akan terjadi delik aduan yang bersifat pidana," kata Bagir saat dihubungi Jumat lalu. (Baca: Tim Jokowi Laporkan Pimred Obor Rakyat ke Polisi)

Bagir mengatakan tabloid ini tidak memiliki badan hukum pers sebagai syarat utama untuk disebut sebagai produk pers. Selain itu, tutur dia, cara yang ditempuh Obor Rakyat untuk mendapatkan data atau tulisan tidak layak dikatakan sebagai kerja jurnalistik karena bersifat menuding dan tidak memberi kesempatan kepada tertuduh untuk melakukan klarifikasi.

AMOS SIMANUNGKALIT

sumber

TEMPO.CO, Jakarta - Penggagas tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Boediono, memenuhi panggilan Markas Besar Kepolisian RI. Komisaris PTPN XIII itu mendatangi Kepolisian ditemani kuasa hukumnya, Hinca Panjaitan.

Setiyardi tiba di Mabes Polri pukul 10.20. Dia datang mengenakan kemeja kotak-kotak. Corak kemeja tersebut identik dengan baju kampanye calon presiden Joko Widodo. Dia mengaku tak tegang menghadapi pemanggilan ini. "Sebagai awak media, sudah beberapa kali dipanggil polisi, sebagai saksi dan tersangka. Sewaktu bekerja di Tempo juga sudah pernah," ujarnya di Mabes Polri, Senin, 23 Juni 2014.

Kedatangan Setiyardi kali ini untuk menjelaskan tabloid Obor Rakyat yang berisi aneka tulisan pembusukan terhadap Jokowi. Asisten Staf Khusus Presiden ini datang ke Mabes Polri setelah mangkir dari panggilan pertama pekan lalu. (Baca: Buat Obor Rakyat, Wartawan Ini Pakai Nama Palsu)

Setiyardi, Sabtu dua pekan lalu, mengaku bertanggung jawab terhadap penerbitan tabloid tersebut. Menurut dia, Obor Rakyat dicetak 100 ribu eksemplar per edisi. Setiap eksemplar, kata dia, dicetak dengan harga Rp 1.000. (Baca: Tim Jokowi Laporkan Pimred Obor Rakyat ke Polisi)

Setiyardi mengatakan penerbitan Obor Rakyat tak memakan biaya banyak lantaran jumlah halamannya tak banyak. Dia membandingkan biaya cetak itu dengan media nasional, seperti majalah Tempo dan harian Kompas, yang jumlah halamannya sangat banyak.

Sebelumnya Ketua Dewan Pers Indonesia Bagir Manan mengatakan Obor Rakyat tidak layak dikatakan sebagai produk pers. Konsekuensinya, sang pemilik bisa dilaporkan ke kepolisian lantaran tulisan kontroversial yang dimuat tabloidnya. "Apabila ada yang melapor, akan terjadi delik aduan yang bersifat pidana," kata Bagir saat dihubungi pada Jumat lalu.

Bagir mengatakan tabloid ini tidak memiliki badan hukum pers sebagai syarat utama. Selain itu, tutur dia, cara yang ditempuh Obor Rakyat untuk mendapatkan data atau tulisan tidak layak dikatakan sebagai produk jurnalistik karena bersifat menuding dan tanpa memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk melakukan klarifikasi.

AMOS SIMANUNGKALIT
sumber