Dalam pemaparan visi dan misinya dalam 5 tahun calon presiden joko widodo akan melakukan Pembangunan 25 bendungan, 100 sentra perikanan, tol laut, 2 minggu program e-budgeting dan 2 hari di kantor sisanya blusukan. Ini populis apa bukan sih?

1,5 tahun aja jokowi baru bisa revitalisasi 2 waduk (ria rio dan pluit), itupun sebagian. Sentra ikan ?? Kepulauan seribu dan muara karang masih terbengkalai sistem pelelangannya. Lalu tak lama kemudian satu bundel rekomendasi, yang berisi 15 catatan BPK menunjukkan adanya indikasi kerugian negara dengan total mencapai 1,54 T atau secara kesimpulan BPK memberi opini akhir Wajar Dengan Pengecualian (WDP), berbeda dengan tahun sebelumnya yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Saya dengan pemahaman awam, bukankah bendungan itu luasnya umumnya berhektare-hektare, karena bendungan bukan sekedar empang apalagi sekedar kolam. Tentunya perlu kajian teknis dan non teknis, impelementasi dan evalusi yg butuh waktu. Kan gak lucu, ada bendungan jebol kaya di pelem-pelem.

Selama ini pak jokowi serius melakukan perbaikan pada item item yang merupakan project etalase. Sehingga di hilir kita bisa lihat pelayanan kelurahan yg “less birokrasi”, terbukti efektif. Namun apa lacur ternyata di sisi hulu kita justru menemukan tamparan keras kinerja pemda. Tidak ada plt sekda, ajuan APBD yg molor, dan serapan anggaran yg baru 10 % di kuartal ke II. Lalu di mana korelasi blusukan jokowi dengan semua data itu? Logika kita kemudian dipermainkan dengan telanjang.

Di sisi infrastruktur kita kedatangan 5 bis wisata dan beberapa bus gandeng dari china yg konon katanya sudah berkarat. Di sisi hilir kita saksikan keseriusan pemda namun lagi lagi tamparan keras terjadi di sektor hulu, kepala dinas perhubungan dijadikan tersangka oleh kejaksaan. Kemudian kita bertanya lagi, bagaimana mengkolerasi blusukan jokowi dengan kejadian itu?. Jangankan bicara macet dan banjir, jangankan bicara di sektor hulu karena sektor hilirnya saja tidak jelas.

Saya akan mendukung jokowi jika memang program programnya bisa di wujudkan dengan baik, tapi apakah kita tidak mempertimbangkan faktor-faktor penentu seperti pembebasan lahan dan lain lain dalam hal infrastruktur misalnya.

UU no 32 terkait otonomi daerah telah membuat sistem pemerintahan kita tidak bisa bertumpu di pusat saja, tetapi sudah dibagi porsinya lebih ke daerah. Apakah dengan menjadi presiden RI jokowi bisa menyelesaikan persoalan persoalan sektoral kedaerahan dengan mudah ?

Tidak usah bicara indikator saat paparan fakta buruk mengemuka, karena kinerja tidak pernah relevan dibahas di masyarakat pecinta telenovela dan drama. Yg relevan adalah heroisme baju 100 rb, celana 150rb, dan sepatu 100 rb.

Intinya BPK yg salah kasih rekomendasi temuan dan BPS yg salah sajikan data, karena keduanya menunjukkan kenaikan angka kemiskinan di jakarta, terlebih pemerintah pusat-lah yg salah karena 12 sungai dibiarkan membanjiri jakarta. Jokowi sudah tepat, jauh dari kesalahan dan selalu benar.

Elektabilitas jokowi di 7 lembaga survei selalu unggul. Pada kenyataannya mayoritas pemilih memang sedang jauh dari rasionalitas. Di Jawa Barat saja Aceng fikri dan Ony SOS yang justru terpilih di pileg kemarin, ini bukti bahwa memang demokrasi kita sedang sakit mayoritas pemilih sedang kehilangan rasionalitas dan sensitifitasnya.

Jika semuanya berjalan sesuai rencana dan jika tidak ada aral yang melintang, maka tidak lama lagi akan ada presiden Jokowi yg dipilih oleh rakyat yg menginginkannya karena sebuah kesan persepsi, bukan indikator kinerja: “sederhana, merakyat dan jujur.”

Dalam pandangan saya yang awam, mengurus negara ini bukan seperti kisah di FTV yang semua bisa diselesaikan dengan naik angkot dan bajaj, yang penting bergandengan tangan tanpa ikatan resmi pernikahan. Sebagian akademisi juga saya sayangkan kenapa harus serta merta asal beda atau contrasting, padahal anda semua paham kemampuan strategis jokowi.

Tapi sudahlah, toh ini tidak akan merubah hasil survei maupun tingkat keterpilihan. Masyarakat kita sedang tidak butuh diskusi gagasan, indikator bahkan fakta kinerja. Kini mereka sedang butuh heroisme gaya baru, kesederhanaan dan kerakyatan hasil pantulan layar kaca dan media.

Saya hanya berdoa bahwa apapun yang terjadi nantinya merupakan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Siapapun pemimpin yang terpilih nantinya entah Jokowi atau Prabowo siapapun pemenangnya tetap harus kita dukung dan kita hormati sebagai Presiden Republik Indonesia.

Salam dan doa baik untuk semuanya. Terimakasih sudah membaca tulisan sederhana ini. Semoga semua perhatian berbuah kebaikan di masa yang akan datang. Semoga sehat selalu dan harinya menyenangkan.

*disempurnakan dari buah pikiran sahabat saya Heryadi S

sumber : Kompasiana dengan judul yang sama.