Sikap Jokowi Jika Ditelepon Obama

Jakarta Saat bertemu dengan para tokoh senior Muhammadiyah, capres nomor urut 2 Joko Widodo diberondong pertanyaan tentang bagaimana sikapnya dalam menghadapi tekanan pemenrintahan asing jika nanti terpilih sebagai presiden.

Salah seorang penanya, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Profesor Dimyati bertanya kepada Jokowi bagimana sikap Jokowi bila terpilih sebagai presiden, jika Amerika Serikat (AS) meminta menjaga kepentingan perusahaan-perusahaan tambang dan energi mereka di Indonesia.

"Kalau Obama (Presiden AS Barack Obama) telepon Jokowi minta pengawalan kepentingan energi di Indonesia, gimana itu?" tanya Dimyati, Jumat 20 Juni 2014.

Jokowi pun menanggapi dengan santai pertanyaan tersebut. Dia mengaku sangat terbuka bekerja sama dengan pihak asing. Asalkan hal-hal yang diminta mereka tidak bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang yang ada di Indonesia.

"Obama belum tentu juga telpon. Tapi kalau telepon tinggal jawab saja, kekayaan alam digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nggak usah takut-takut, menjelaskan itu saja kok," jawab Jokowi.

Gubernur nonaktif DKI Jakarta ini percaya penjelasannya tersebut akan diterima, bahkan oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat sekalipun. Sebab semua negara memahami konstitusi adalah hal yang paling penting.

Lebih lanjut Jokowi menyampaikan, pemerintahannya nanti akan merevisi ulang seluruh kerja sama dengan pihak asing. Jika memang dimungkinkan, ia siap menegosiasikan ulang kontrak-kontrak yang dirasa merugikan rakyat. Yang terpenting setiap perjanjian atau kerja sama harus menguntungkan buat rakyat.

"Sekarang ini kontrak sudah ada. Ada yang masih 10 tahun lagi, ada yang mau habis 3 tahun lagi. Saya kalkulasi, dihitung lagi. Kalau ambil alih siap tidak? Kalau kerja sama menguntungan rakyat atau tidak. Intinya di depan. Harus digunakan sebesar-besarnya u‎ntuk kemakmuran rakyat," ucapnya.

Terkait munculnya ide nasionalisasi aset, Jokowi mengingatkan, nasionalisasi tidak selalu menjadi jalan yang terbaik. Sebab belum tentu Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola sendiri kekayaan alam tanpa ada investor dari pihak swasta asing.

"Saya kalkulasi, dihitung lagi, kalau ambil alih siap tidak. Kalau kerja sama menguntungkan rakyat atau tidak? Bisa saja kerja sama dengan BUMN, tapi harus bener-bener menguntungkan," pungkas Jokowi.

SUMBER...........