Jakarta - Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang berbagi tips agar kepala daerah bisa mencegah korupsi. Menurut dia yang paling utama ciptakan sistem pengawasan di provinsi.

"Kita harus megaktifkan pemeriksa internal kita, dalam hal ini inspektorat. Di Kalteng kita punya yang namanya pakta integritas. Kita adalah satu-satunya provinsi yang pertama kali kejasama dengan KPK. Ini artinya preventif. Itu suatu hal yang sangat penting untuk mencegah," terang Teras Narang di sela-sela menerima penghargaan di bidang lingkungan di Jakarta, Rabu (18/6/2014).

Menurut dia, korupsi bisa dicegah bergantung pada pribadi sang kepala daerah. Teras Narang juga prihatin dengan kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah.

"Kita harapkan ke depan kejadian ini makin lama makin berkurang. Kita mengharapkan adanya suatu kerjasama yang baik antara pemerintah. Apakah itu kejaksaan agung, apakah kepolisian, bersama dengan KPK di dalam rangka melakukan upaya pencegahan," tambahnya.

"Saya pikir pencegahan menjadi satu kalimat yang paling penting," imbuhnya.

Dia juga mengaku tak khawatir dalam penggunaan anggaran. Yang terpenting bisa mempertanggungjawabkan dan tidak diselewengkan.

"Soal kekhawatiran, sepanjang kita selalu bekerjasama dengan pihak BPK, BPKP, dengan Irjen yang ada, dengan Inspektorat, saya rasa itu semuanya sudah on the track. Ya tentu kita harus betul-betul memperhatikan kondisi-kondisi yang terkait dengan masalah menyangkut sumber daya alam, dan sebagainya," tuturnya.

"Saya ini orangnya berjenjang. Jadi keputusan itu bukan di tangan saya. Apalagi seorang gubernur itu kan tidak punya kewenangan untuk memberikan izin. Kewenangan pemberian izin itu semuanya ada di tingkat kabupaten/kota. Jadi para pengusaha pun tidak terlalu banyak ke saya," tutupnya.