SLAWI - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Joko Widodo menantang rivalnya di pemilu presiden (pilpres) Prabowo Subianto untuk mempertanggung jawabkan pernyataannya tentang kebocoran anggaran negara sebesar Rp 1.000 triliun. Capres yang biasa disapa Jokowi ini mendesak Prabowo untuk lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau memang ada, laporkan saja ke KPK. Tunjuk siapa yang harus tanggung jawab," kata Jokowi kepada wartawan di sela-sela kampanye di Slawi, Jawa Tengah, Kamis (19/6).

Jokowi mengingatkan, kerugian negara Rp 1.000 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Karena itu, ia berharap Prabowo tidak bermain-main dan mempertanggungjawabkan pernyataannya.

Jokowi sendiri sampai saat ini masih meragukan kebenaran pernyataan Prabowo. Pasalnya, jika dibandingkan dengan jumlah APBN beberapa tahun belakangan ini, angka yang disodorkan Prabowo tampak tidak masuk akal.

"Saya setuju sama pemerintah lah. Nggak mungkin dan nggak masuk akal 1.000 triliun. Kalau inefisiensi mungkin saja ada. Tapi juga tidak sebanyak itulah," ujar Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu.(dil/jpnn)

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Prabowo Subianto mengungkapkan, total kebocoran negara mencapai Rp 1.160 triliun di tahun 2013.

Menurut Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini, kebocoran itu karena banyak pejabat maupun pihak-pihak berkuasa yang korupsi.

"Kebocoran negara mencapai 1.000 triliun rupiah. Bayangkan dalam lima tahun bisa 5.000 triliun rupiah," ujar Prabowo dalam Dialog Masyarakat Pedagang Pasar Tradisional Se-Jawa Barat bersama Prabowo di Pasar Induk Caringin, Kamis (19/12/2013).

Prabowo menjelaskan lebih rinci, kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp 360 triliun. Kebocoran anggaran dalam APBN Rp 500 triliun, dan anggaran negara untuk subsidi energi sebesar Rp 300 triliun. Jadi, total kebocoran anggaran menjadi Rp 1.160 triliun.