JAKARTA - Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir mengatakan bahwa ide memberikan Rp 1 miliar setiap desa merupakan ide lama, yang sudah diwacanakan dirinya ketika menjabat sebagai ketua umum.

"Ide tersebut dilatarbelakangi pemikiran karena sebagian besar penduduk Indonesia berada di desa. Oleh karena itu, desa harus dimakmurkan agar kesejahteraannya meningkat, dan tidak perlu lagi ada imigran ke kota," kata Soetrisno, di Bangkalan Madura (18/6/2014), seperti dalam keterangannya ke Tribunnews.com.

Menurut soetrisno, dana alokasi umum (DAU) yang digelontorkan oleh pusat ke kabupaten namun kadang pengucuran oleh kabupaten tidak merata hanya dinikmati oleh ibu kota kabupaten saja, untuk itu perlu politik anggaran, agar pembangunan bisa merata.

"Selama ini memang ada DAU tapi itu hanya dinikmati oleh segelintir daerah di kabupaten tersebut, untuk itu kita memerlukan politik anggaran, yakni pemberian dana langsung 1 miliar ke setiap desa"

Soetrisno mengakui, setelah dirinya berhenti sebagai ketua umum PAN, ide tersebut sempat mandek, sebelum kemudian didorong oleh Golkar untuk dimasukkan ke dalam UU Desa.

Mengenai adanya klaim dari salah satu capres mengenai ide Rp 1 miliar 1 desa berasal dari dirinya, Soetrisno mengaku heran, sebab ide itu baru didengarkan menjelang Pilpres, padahal wacana tersebut sudah ada semenjak dirinya menjabat ketum PAN.

"Saya juga merasa heran, kenapa bisa ada yang mengklaim itu pada saat jelang pilpres, padahal ini sudah lama diwacanakan oleh saya ketika menjadi Ketua umum PAN" kata soetrisno




Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa Budiman Sudjatmiko membantah klaim Prabowo yang mengatakan UU Desa merupakan hasil pemikirannya. Budiman menyatakan, Prabowo tidak pernah memberi masukan mengenai Undang-undang tersebut kepada Pansus RUU Desa.

"Pansus R UU Desa tidak pernah mendengar usulan, masukan ataupun opini dari Prabowo Subianto. Ini perlu saya tegaskan agar tidak terjadi klaim," ujar Budiman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (17/6/2014).

Budiman menuturkan, pembahasan UU Desa No 6 Tahun 2014 di DPR dimulai sejak tahun 2012. Lahirnya UU Desa itu atas dorongan 40.000 kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara pada aksi demonstrasi Februari 2010 di Gedung DPR dan lapangan Monas.

Aksi tersebut, kata Budiman, sebagai tuntutan atas janjinya untuk memperjuangkan UU Desa yang diucapkannya pada kampanye pemilihan legislatif di dapil Jawa Tengah VIII di Cilacap dan Banyumas.

Dalam debat kandidat capres yang dilakukan pada Minggu (15/6/2014) lalu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya telah mencanangkan dana Rp 1 miliar untuk desa bahkan sejak UU Desa terbentuk.

"Jadi, saya sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Dewan Penasihat Induk Koperasi Unit Desa, mereka
mengatakan sudah tujuh tahun di DPR, dari Apdesi dan Parade Nusantara. Pada 26 Oktober 2013 saya bikin deklarasi itu sehingga memicu fraksi-fraksi di DPR," tutur Prabowo.

sumur
sumur

saran:

Kalau menjiplak ya tidak apa apa wok. Tapi jangan mengklaim gitu donk