REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Jawa Timur, Wisnu Sakti Buana mencemaskan aparat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Surabaya, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melakukan tindakan kekerasan saat eksekusi penutupan lokalisasi Dolly pada 19 Juni 2014.

Jika hal itu sampai terjadi, Wisnu mengatakan kader PDIP akan berada paling depan untuk melindungi masyarakat Dolly.

“Kalau caranya seperti itu maka (kader) PDIP akan berada disana melindungi masyarakat Dolly. Mereka tidak melakukan kesalahan dan menggantungkan hidup disana,” ujarnya kepada Republika, Sabtu (24/5).

Potensi gesekan antara warga dengan aparat, diakui Wisnu kemungkinan besar terjadi. Pasalnya warga cemas setelah melihat Pemkot Surabaya tidak menepati janjinya memberikan pendapatan terhadap warga yang terkena dampak penutupan sebelumnya, seperti di Morokrembangan, Klalahrejo, Sememi dan Dupak Bangunsari.

Selain itu, Wisnu yang juga menjabat wakil wali kota Surabaya ini mengatakan, dari hasil turun ke lapangan yang dilalukannya, ia mendapati pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya tidak pernah duduk bersama dengan warga.

Dinsos hanya mendata di dua rukun tetangga (RT), padahal warga yang terkena dampak penutupan lokalisasi Dolly berada di lima rukun warga (RW).

Ia juga kecewa saat mendapati bahwa hanya camat setempat dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya yang mendampinginya saat terjun ke lapangan. Sementara Dinsos yang menjadi ujung tombak tidak hadir.

Warga sendiri, jelas Wisnu, telah sepakat dengan penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu.

“Asalkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan jaminan pendapatan untuk warga yang terkena dampak penutupan. Permintaan itu diajukan karena kalau hanya memberikan uang pesangon kan bisa habis dalam sebulan,” ujarnya.

Hasil pertemuan antara Wisnu dan warga diakuinya sudah disampaikan secara lisan kepada Risma. Rencananya laporan tertulis akan disampaikan Senin (26/5) mendatang.

Laporan ini dinilainya harus segera dilaporkan karena Wisnu takut laporan yang didapat Risma saat ini kurang tepat.