Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah memastikan tidak akan melanjutkan proses merger antara Bank Mandiri dan Bank BTN. Namun, ekonom tak sependapat dengan keputusan pemerintah tersebut.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN, kurang malakukan sosialisasi. Akibatnya akuisisi dua perbankan itu terkesan terburu-buru.

"Padahal kalau Dahlan Iskan bagus melalukan sosialisasinya, barang bagus (merger) insya Allah akan diyakinkan," kata Faisal dalam diskusi ekonomi di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2014).

Menurut Faisal, alasan pemerintah lantaran Bank BTN merupakan bank khusus yang dibangun untuk menunjang sektor perumahan rakyat, sementara Bank Mandiri merupakan bank umum merupakan alasan yang tidak tepat.

"BTN itu kan bank khusus kredit perumahan, masa kredit perumahan BTN (yang lebih besar) kalah sama Mandiri sebagai bank umum. Padahal sebetulnya ini untuk mendorong BTN agar lebih baik lagi. Harusnya BTN dengan mortgage bank, haruslah lebih besar," kata Faisal.

Penggabungan atau yang Faisal sebut sebagai konsolidasi antar dua bank itu perlu, bukan hanya untuk menjadikan bank Indonesia besar di ASEAN.

"Bukan tujuannya untuk membuat bank milik Indonesia terbesar di ASEAN. Tapi untuk meningkatkan deposit to GDP ratio, finansial inklusif index. Buat saya gak perlu terbesar. Yang penting fungsinya terpenuhi dan bersinergi," kata Faisal.

Hal senada diungkapkan oleh ekonom Unika Atmajaya Jakarta Agustinus Prasetyantoko. Ia setuju dengan adanya konsolidasi perbankan. Ia menilai keputusan pengenai pembatalan akuisisi ini dipolitisasi.

"Ada unsur politis, ujug-ujug bilang ada agenda penjualan (merger), prosesnya gak benar, sehingga karyawan juga jadi cemas dan takut ada pemberhentian kerja. Saya sendiri mendukung konsolidasi perbankan. Tapi harus ada arsitektur banknya," kata Prasetyantoko.
(Dor)