Sumitro Djojohadikusumo dalam biografinya, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, menuding Wiranto berupaya menyudahi karier militer putranya, Prabowo Subianto. Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk Panglima TNI Jenderal Wiranto memang akhirnya memberhentikan Prabowo dari TNI.

Kini surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira kembali mengemuka ketika Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden 2014-2019. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, dokumen yang kini beredar luas itu semestinya tidak pernah keluar dari brankas Wiranto yang saat itu panglima.

Menurut Wiranto tudingan dari Sumitro itu hanya satu dari banyak tulisan yang memojokkannya. “Dikatakan saya cemburu dan berusaha mengganjal bahkan ingin menghabisi karier Prabowo,” kata Wiranto.

Ia pun menjawab semua tudingan tersebut dalam biografi “Dari Catatan Wiranto; Bersaksi di Tengah Badai”. Dalam buku itu Wiranto memaparkan versinya soal rupa-rupa kejadian yang simpang-siur pada akhir era Orde Baru dan masa-masa awal Orde Reformasi.

Berikut nukilan biografi itu:

Surat permohonan dari Komandan Jenderal Kopassus itu sampai di meja Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Wiranto. Pengirimnya memaparkan rencana pembuatan skuadron helikopter di Kopassus serta armada kendaraan lapis baja yang akan diisi 72 tank hibah dari Yordania.

Wiranto menolak usulan Mayor Jenderal Prabowo Subianto yang menurutnya tidak rasional itu. Pikir Wiranto, saat itu buat menunjang dana operasional satuan Penerbangan Angkatan Darat saja masih kerepotan, apalagi kalau harus mengurusi tambahan skuadron helikopter.

Akan halnya tank Kopassus, bagi Wiranto itu tak masuk akal karena Angkatan Darat sudah ada divisi kavaleri. “Jika direstui malah Kopassus kehilangan kekhususannya,” ujarnya.

Demi menggugurkan usulan itu, Wiranto menghadap Presiden Suharto untuk minta restu. Suharto adalah mertua dari Prabowo.

Itu bukan pertama kalinya Wiranto harus ke Suharto demi menyetop usulan dari Prabowo. Peristiwa lainnya adalah saat ia meneken hasil sidang Dewan Jabatan dan Karier di Mabes TNI bahwa jabatan Danjen Kopassus akan dioper dari Prabowo kepada Brigadir Jenderal Suwisma.

“Keputusan ini gagal karena Prabowo menghadap Pak Harto,” kata Wiranto. “Masukannya, Suwisma tidak tepat karena beragama berbeda dengan mayoritas prajurit Kopassus dan ini akan mengganggu misi Kopassus.”

Setidaknya, itu penjelasan yang diberikan Suharto soal dicoretnya Suwisma dan diganti Mayor Jenderal Muchdi Purwopranjono. Wiranto protes, tapi Panglima ABRI Jenderal Faesal Tanjung sudah keburu meneken pengangkatan Muchdi.

Kasus-kasus seperti ini makin menguatkan rumor adanya pertikaian antara Wiranto dan Prabowo. Belakangan ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo menuding Wiranto berupaya mengganjal karier Prabowo dan membabat orang-orang dekatnya.

Wiranto membantahnya. “Seorang kepala staf sekalipun tidak bisa seenaknya mengangkat dan memberhentikan seseorang tanpa melewati sidang penentuan jabatan dan kepangkatan yang digelar enam bulan sekali.”

Wiranto menyatakan, keberhasil karier militer sangat bergantung kepada prestasi dan perilakunya. Sistemnya kenaikan pangkat yang baku, kata dia, menutup peluang saling menjatuhkan atau saling mengganjal.

“Dikatakan saya mengganjal karier Prabowo, untuk apa?” kata Wiranto. “Pendapat yang menganggap Prabowo itu rival saya pasti mengada-ada.”

Wiranto mengatakan, angkatannya jauh berada di atas Prabowo. Ia angkatan 1968, sedangkan Prabowo 1974.

Rivalitas, kata dia, terjadi pada orang dengan angkatan, pangkat, dan jabatan yang berdekatan lalu memperebutkan promosi jabatan yang sama. “Saya sudah menyandang pangkat dan jabatan puncak dalam organisasi ABRI, kemudian menganggap bawahan saya menjadi pesaing, lalu bersaing untuk apa lagi?”

Bagi Wiranto, menyetujui promosi Mayjen Prabowo menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat sudah menunjukkkan ia tidak menjegal kariernya. Saat itu belum ada teman seangkatan Prabowo yang berpangkat mayor jenderal. Ia melesat sendiri jadi jenderal bintang tiga karena dengan jabatan barunya itu otomatis akan mendapat promosi menjadi letnan jenderal.

“Apakah langkah ini tindakan yang merasa disaingi atau terancam kedudukannya?” kata Wiranto. “Kalau demikian halnya maka saya barangkali termasuk golongan orang yang sangat bodoh, mempromosikan pesaing saya.”

Wiranto merasa banyak yang menilai dia tak cocok dengan Prabowo karena dia tak pernah berkunjung ke kediaman Prabowo secara khusus. Bahkan banyak perwira yang bahkan lebih tinggi pangkatnya pun bertandang ke sana.

Ketika Prabowo akhirnya diberhentikan dari TNI pada 1998, Wiranto membantah dia yang mengotakinya. Wiranto mengatakan, keputusan pemberhentian dari dinas militer itu dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Perwira yang beranggotakan kepala staf dan letnan jenderal.

Dewan merekomendasikan pemberhentian Letjen Prabowo karena keterlibatannya dalam kasus penculikan para aktivis. “Jadi jelas pemberhentian dari dinas militer itu bukan akibat persaingan atau direkayasa,” ujarnya. “Akan tetapi risiko dari tindakan yang dianggap menyimpang dari hukum dan norma keperwiraan.”

***
Judul:
Dari Catatan Wiranto; Bersaksi di Tengah Badai
Pengarang:
Aidul Fitriciada Azhari dkk.
Penerbit:
Institute for Democracy of Indonesia
Tebal:
l + 350 halaman

[URL="https://id.berita.yahoo.comS E N S O Rnewsroom-blog/dituding-ganjal-prabowo-lewat-dkp-ini-jawaban-wiranto-031848102.html"][B]sumber[/B][/URL]