AKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa Budiman Sudjatmiko membantah klaim Prabowo yang mengatakan UU Desa merupakan hasil pemikirannya. Budiman menyatakan, Prabowo tidak pernah memberi masukan mengenai Undang-undang tersebut kepada Pansus RUU Desa.

"Pansus RUU Desa tidak pernah mendengarkan usulan, masukan ataupun opini dari Prabowo Subianto. Ini perlu saya tegaskan agar tidak terjadi klaim," ujar Budiman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (17/6/2014).

Budiman menuturkan, pembahasan UU Desa No 6 Tahun 2014 di DPR dimulai sejak tahun 2012. Lahirnya UU Desa itu atas dorongan 40.000 kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara pada aksi demonstrasi Februari 2010 di Gedung DPR dan lapangan Monas.

Aksi tersebut, kata Budiman, sebagai tuntutan atas janjinya untuk memperjuangkan UU Desa yang diucapkannya pada kampanye pemilihan legislatif di dapil Jawa Tengah VIII di Cilacap dan Banyumas.

Dalam debat kandidat capres yang dilakukan pada Minggu (15/6/2014) lalu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya telah mencanangkan dana Rp 1 miliar untuk desa bahkan sejak UU Desa terbentuk.

"Jadi, saya sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Dewan Penasihat Induk Koperasi Unit Desa, mereka mengatakan sudah tujuh tahun di DPR, dari Apdesi dan Parade Nusantara. Pada 26 Oktober 2013 saya bikin deklarasi itu sehingga memicu fraksi-fraksi di DPR," tutur Prabowo.

sumur

Penjelasan Budiman soal Proses RUU Desa yang Diklaim Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa Budiman Sudjatmiko menjelaskan mengenai proses RUU Desa yang salah satunya akan memberikan Rp 1 miliar untuk satu desa, yang diklaim oleh calon presiden Prabowo Subianto.

Menurut Budiman, sebelumnya RUU Desa tidak tertera dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Lahirnya UU Desa itu atas dorongan 40.000 kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara pada aksi demonstrasi Februari 2010 di Gedung DPR dan lapangan Monas. Setelah aksi demo tersebut, akhirnya DPR sepakat memasukkan RUU Desa ke dalam Prolegnas.

"Setelah itu saya dan sesekali bersama (Wakil Ketua DPR) Priyo Budi Santoso mengunjungi berbagai daerah mendengarkan aspirasi dan keinginan para kepala desa tersebut," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (17/6/2014).

Budiman melanjutkan, DPR kemudian membentuk pansus RUU Desa dengan Achmad Muqowam sebagai ketua pansus, sementara dirinya beserta Chatibul Umam Wiranu dari Fraksi Demokrat dan Ibnu Munzir dari Fraksi Golkar sebagai wakil ketua pansus.

Salah satu perjuangan dalam RUU Desa, tutur Budiman, adalah mengalokasikan dana untuk desa sebesar 10 persen dari APBN. Namun, diputuskan bahwa dana desa sebesar 10 persen dari dana transfer daerah equivalen dengan 3 persen APBN.

"Tidak disebutkan nominal, hanya prosentase. Jadi UU Desa sama sekali tidak menyebutkan dana desa sebesar Rp 1 miliar," kata Budiman.

Budiman mengaku, selama pembahasan RUU Desa di DPR, pansus tidak pernah mendengarkan opini, masukan atau usulan dari Prabowo hingga UU Desa disahkan pada Desember 2013. Budiman tidak ingin Prabowo mengklaim seolah dirinya terlibat dalam memperjuangkan UU Desa sehingga dapat menyesatkan sejarah.

"Penjelasan ini mesti diberikan agar tidak ada pihak yang mengklaim seolah-olah merekalah yang memperjuangkan UU Desa apalagi memperjuangkan dana desa sebesar Rp 1 miliar," pungkasnya.

Dalam debat kandidat capres yang dilakukan pada Minggu (15/6/2014) lalu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya telah mencanangkan dana Rp 1 miliar untuk desa bahkan sejak UU Desa terbentuk.

"Jadi, saya sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Dewan Penasihat Induk Koperasi Unit Desa, mereka mengatakan sudah tujuh tahun di DPR, dari Apdesi dan Parade Nusantara. Pada 26 Oktober 2013 saya bikin deklarasi itu sehingga memicu fraksi-fraksi di DPR," tutur Prabowo.

sumur

kalau ngomong jangan asal klaim.kena kan batunya