Ekonom dari Megawati Institute, Imam Sugema menyatakan Kartu Jakarta Sehat sudah lebih dahulu diimplementasikan ketimbang BPJS Kesehatan. Karena itu, dia menolak jika Kartu Indonesia Sehat, sebagai perluasan dari Kartu Jakarta Sehat, dinilai mencontek program BPJS Kesehatan.
“Jadi, bukan kita mencontek BPJS Kesehatan. Emang yang duluan punya ide itu siapa?” katanya, dihubungi Kompas.com, Senin (16/6/2014).
Imam pun merasa aneh jika ada pihak yang menyebut apa yang dilakukan calon Presiden No.2 Joko Widodo sebagai sebuah pencitraan. “Kok pencitraan. Jadi begini saja deh, mana yang duluan, Kartu Jakarta Sehat atau BPJS Kesehatan?” ujarnya.
Imam, menegaskan, Jokowi menjadikan Kartu Jakarta Sehat sebagai model untuk diaplikasikan secara nasional, berjuluk Kartu Indonesia Sehat. Dia juga bilang, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi segera membuat dan mengimplementasikan Kartu Jakarta Sehat, dibarengi dengan Kartu Jakarta Pintar.
“Jadi sudah ada dan sudah dilaksanakan sebelum BPJS Kesehatan. Jadi, apa salahnya yang sudah dilakukan itu, kalau relatif bagus dilaksanakan secara nasional,” katanya lagi.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Nurul Arifin, melontarkan kritik untuk calon presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penampilannya dalam debat capres yang berlangsung pada Minggu (15/6/2014) malam.
Menurut Nurul, sepanjang debat, Jokowi hanya sibuk pencitraan dan mengusung program yang tak jelas. Nurul menjelaskan, selain sibuk dengan pencitraan, Jokowi juga membohongi publik dengan mengusung program Kartu Indonesia Sehat. Pasalnya, program unggulan Jokowi itu telah dijamin dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Kartu sehat itu kebohongan besar Jokowi karena sudah jadi dalam bentuk BPJS. Kok tega-teganya membajak karya parlemen dan pemerintah?" kata Nurul pada Minggu malam.
Anggota Komisi II DPR itu menegaskan, negara saat ini telah menanggung biaya kesehatan rakyat miskin. Dengan begitu, ia menganggap program Kartu Indonesia Sehat yang dibanggakan Jokowi menjadi tak relevan. (Baca: Nurul Arifin: Kartu Sehat, Kebohongan Besar Jokowi)
Catatan Kompas.com, Kartu Jakarta Sehat diluncurkan di Jakarta pada 10 November 2012. Sementara itu, meski telah diamanatkan dalam Undang-undang No.24 tahun 2011 tentang BPJS, namun pelaksanaan BPJS Kesehatan baru dimulai pada 1 Januari 2014.
sumber
ane benernya gk peduli mana yg doloan (KJS/BPJS), yg penting masyarakat udah bisa merasakan manfaatnya daripada cuman menebar harapan & mimpi yg belon terimplementasi. Gagal klaim juga udah biasa terjadi, krn gk ada sistem yg sempurna dan asuransi2x premium lainnya pun jg pernah mengalami hal tsb. Intinya duit negara gk dibuang percuma utk kesehatan rakyatnya drpd duit negara masuk ke kantong koruptor. Kita ini debat ngalor ngidul, padahal yg merasakan manfaat KJS lebih banyak masyarakat menengah kebawah. Walo ane rakyat kecil tp ane rela bayar premi asuransi kesehatan & asuransi jiwa agar klo ane sakit or mati skalipun gk menjadi beban anak istri ane kelak.
