Jakarta, Aktual.co — Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, komitmen calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air sangatlah penting. Oleh karena itu, cuntuk menilai seberapa besar komitmen capres cawapres, perlu ditelusuri rekam jejak partai politik (parpol) pendukung pasangan calon.

Dia menegaskan, upaya ini penting agar presiden dan wakil terpilih nantinya tidak terbelenggu oleh politik sandera atas kasus-kasus korupsi yang melilit kader maupun politisi partainya dan partai pendukungnya.

“Bagi saya tidak cukup rekam jejak capres-cawapresnya, juga harus dilihat profil parpol pendukungnya,” kata Emerson di Hotel Whiz Jakarta, Minggu (15/6) malam.

Emerson mengatakan, pihaknya juga telah melakukan pemetaan terhadap parpol para pendukung capres-cawapres yang saat ini kader atau elite-nya terlilit kasus dugaan korupsi.

"Parpol pendukung capres-cawapres yang paling banyak terlilit kasus korupsi adalah capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa," tegasnya.

Ia pun menjelaskan, kader atau elite PAN ada yang terlilit kasus dugaan korupsi hibah kereta api yang saat itu Menteri Perhubungannya dijabat Hatta Rajasa dan masih terus diproses hingga sekarang. Selain itu, beberapa kader dan elite PAN juga terlilit kasus dana DPID.

"Partai kader atau elite Partai Golkar juga diduga terlibat kasus korupsi Al-Qur’an di Kementerian Agama (Kemenag) dan juga kasus dugaan korupsi suap PON Riau," ujarnya.

Emerson membeberkan lagi, dalam kasus Simulator SIM sejumlah anggota DPR, termasuk dari Golkar juga disebut-sebut turut menerima uang suap Simulator SIM. PPP sambungnya, terlilit kasus dugaan korupsi haji dan dugaan suap pengurusan lahan di Bogor, Jawa Barat.

Kemudian, lanjut Emerson, PKS juga terlilit kasus suap daging impor dan PBB terlilit kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan yang terus diproses KPK hingga saat ini.

“Kalau saat ini, saya melihat itu posisi parpol koalisi capres nomor 1 itu banyak tersandera dengan kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK. Saya coba list beberapa kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani,” tandas Emerson.

Tak hanya itu, Emerson pun membeberkan dugaan korupsi kader pendukung di capres-cawapres nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK),

"Ada sejumlah elite PDIP yang diduga terlibat kasus pemilihan Deputi Senior BI Miranda S Goeltom. Untuk NasDem dan Hanura masih belum ditemukan adanya kasus dugaan korupsi yang melilit elite-elite partainya," katanya.

Dari sisi visi, misi, dan program kerja, sambung Emerson, pasangan capres-cawapres yang serius mencatumkan program pemberantasan korupsinya adalah pasangan Jokowi-JK dengan 42 poin program yang akan dijalankan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sementara, sambungnya, pasangan Prabowo-Hatta hanya memiliki 10 poin program soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Kalau program yang lebih konkret kemudian bisa ditawarkan untuk penegakan hukum dan HAM, termasuk pemberantasan korupsi, itu lebih baik pada Jokowi dibanding Prabowo. Di sisi yg lain, itu saya juga jadi bertanya-tanya ke kubu Prabowo, ini mengapa begitu minim soal program korupsi ini,” tuntasnya.

"Parpol pendukung capres-cawapres yang paling banyak terlilit kasus korupsi adalah capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa," tegasnya.

Aktual

Ini yg bikin gua banting setir dari pendukung prabowo , dengan terpaksa milih jokowi walau gua sebenernya lebih setuju jokowi mimpin DKI dulu ........... yg lain nya karna orang orang intoleran yg juga jadi pendukung nya

milih prabowo sekarang sama aja menyerahkan rumah kita pada sengkumpulan maling dan kita cuman bisa liat mereka menjarah rumah kita tanpa bisa berbuat apapun

indeks korupsi yang dirilis oleh ICW periode 2002-2014 :

PDIP (7,7%), PAN (5,5%), Golkar (4,9%), PKB (3,3%), PPP (2,7%), PKPI (2,1%), Gerindra (1,9%), Demokrat (1,7%), PBB (1,6%), Hanura (1,5%), dan PKS (0,3%).

Berdasarkan data dari KPK sepanjang 2005-2013 :
Sebanyak 40 kader Golkar terlibat korup, disusul PDI-P 27, Partai Demokrat 17, PAN 8, PPP 8, PKB 2, Gerindra 2, PKS 1, PBR 2, PKPI 1, PBB 2
yg 2014 belom masuk kayak nya