Sejumlah orang yang tergabung dalam Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas melaporkan Hatta Rajasa ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (16/6/2014). Hatta dilaporkan dalam kedudukannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian terkait dugaan korupsi di sektor minyak dan gas (migas).

"Kami ingin menyampaikan kasus migas merusak bangsa ini, di mana Hatta dan Chalid terlibat, KPK harus mengungkap kasus ini. Tugas KPK harus menyelidiki," kata Ferdinand Hutahayan saat menyerahkan sejumlah dokumen kepada perwakilan dari KPK, di depan Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin siang.

Saat melapor, Ferdinand menyerahkan sejumlah dokumen yang disimpan dalam map berwarna cokelat. Dia mengaku, dokumen itu merupakan bukti sementara dan akan dilengkapi jika KPK masih kekurangan bahan laporan.

Ferdinand pun menyatakan, Hatta dan Riza Chalid turut membuat ekonomi biaya tinggi. Sebab, Indonesia tak membangun kilang minyak dan malah terus mengimpor bahan bakar minyak.

"Mafia migas membuat harga BBM lebih mahal dari seharusnya. Pengeluaran rakyat dan pemerintah untuk anggaran BBM jadi lebih mahal. Termasuk BBM untuk mobil operasional KPK memburu koruptor," sebut dia.

Ferdinand pun menegaskan, jika KPK berhasil membasmi mafia migas, maka uang rakyat yang dihemat. Sebab, Ferdinand mengatakan, kelompok mafia migas berhasil meraup untung Rp100 miliar per hari atau setara Rp36 triliun per tahun. "Itu setara dengan secara gratis negara membagikan 50 ribu unit rumah tipe 36 setiap tahun," jelas dia.

Saat Ferdinand melapor, sejumlah massa yang menemaninya berorasi di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. "Mafia migas harus ditangkap. Kita menunggu sikap KPK, untuk mengusut keterlibatan Hatta Rajasa dan Riza Chalid," kata demostran bersamaan.

http://news.metrotvnews.com/read/201...aporkan-ke-kpk

Praktik korupsi terbesar selama ini terjadi di sektor minyak dan gas bumi (Migas). Bahkan, akibat korupsi di sektor migas itu negara diperkirakan mengalami kerugian hingga triliunan rupiah per tahun.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, menyatakan, salah satu bentuk korupsi yang banyak terjadi di sektor migas adalah praktik suap yang dilakukan para pengusaha untuk memperoleh izin di suatu daerah. "Dana suap ini mengalir mulai dari tingkat bupati, gubernur, hingga jajaran anggota legislatif tingkat kabupaten dan provinsi," ungkap Samad, saat berbicara pada seminar nasional “Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum dan Politik” di Universitas Muhammadiyah Magelang, (5/4).

Berdasar pengakuan sejumlah pengusaha, ungkap Samad, biaya untuk suap tersebut bisa lebih besar dari besaran royalti yang semestinya untuk negara. Ia memaparkan, total pendapatan dari sektor pertambangan dan migas dalam setahun bisa mencapai sekitar Rp 15 triliun. Hanya saja sekitar 50 persen dari dana itu yang seharusnya dibayarkan untuk negara, namun justru lebih banyak masuk ke kantong-kantong pribadi pejabat daerah.

Menurutnya, besarnya biaya untuk suap membuat para pengusaha malas membayar biaya-biaya lain, padahal merupakan kewajiban pengusaha kepada negara.

Selain itu, ungkapnya, sektor lain yang banyak terjadi kebocoran adalah pajak. Dana dari sektor pajak yang menyumbang 70 persen pendapatan negara ini banyak diselewengkan pejabatnya sendiri. Selama tahun 2013 KPK berhasil mencegah terjadinya korupsi dan menyelamatkan uang negara Rp 2.284 triliun.

Samad menyatakan, korupsi yang sistematik menjadi masalah yang harus dihadapi yang menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Untuk itu, KPK menawarkan kepada yang akan menjadi presiden untuk bersama-sama mengatasi korupsi.(*/ris)

http://www.indopetronews.com/2014/04...t-korupsi.html