Abraham KPK: SDA Dikelola Benar, Royalti Per Tahun Rp 20 Ribu Triliun
Kamis, 22 Agustus 2013 , 21:41:00 WIB

RMOL. Kekayaan Indonesia benar-benar sangat melimpah ruah. Bila saja kekayaan sumber daya alam di Indonesia dikelola dengan benar, transparan, dan bersih dari para mafia, maka republik ini akan memperoleh royalti sebesar 20 ribu triliun rupiah per tahunnya.

Kepastian mengenai hal itu disampaikan Ketua KPK Abraham Samad ketika menjadi pembicara dalam talkshow Quo Vadis bertajuk Korupsi Sektor Migas yang disiarkan live oleh TVRI, Kamis malam (22/8).

"Kita sudah menghitung lewat Litbang kita, minimal kalau kita perbaiki sistem pengelolaan dan ketat mengawasi sektor sumber daya alam ini, maka akan diperoleh royalti 20 ribu triliun per tahun," ungkap dia.

Untuk itulah kata Abraham, KPK untuk tahun ini menyasar penyelewengan di sektor sumber daya alam ini. Pengungkapan kasus Rudi Rubiandini tak lain adalah bagian dari upaya tersebut. Tentunya, kata dia, penyelewengan yang terjadi dalam pengelolaan jenis sumber daya alam lainnya seperti tambang juga jadi perhatian KPK sebagaimana sudah dimuat dalam Renstra KPK tahun ini.

"APBN kita 1500 triliun per tahun, itu masih kecil kalau dibanding royaliti yang sebenarnya bisa didapat dari sektor sumber daya alam ini. Kalau 20 ribu triliun kita bagi kepada 240 juta jiwa rakyat Indonesia, maka tiap bulan dalam setahun kita bisa berikan pendapatan 20 juta rupiah kepada tiap orang," tutur Abraham.

Dikatakan, penyelewengan dalam pengelolaan sumber daya alam sangat gila-gilaan. Praktik korupsi, dicontohkan dia, terjadi dalam perpanjangan kontrak blok suatu migas atau perizinan tambang. "Itulah jadi pertimbangan kenapa kita masuk ke masalah (sektor migas) ini," pungkas dia.
http://www.rmol.co/read/2013/08/22/1...-Ribu-Triliun-

KEUANGAN NEGARA: KPK Selamatkan Rp214 Triliun
Selasa, 06 Mei 2014, 15:36 WIB

Gedung KPK. Uang negara sebesar Rp214 triliun berhasil diselamatkan
Bisnis.com, KUPANG-- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ambraham Samad mengatakan dalam proses pencegahan dan penindakan dengan melakukan perbaikan sistem telah melakukan penyelamatan potensi kerugian negara hingga 2013 mencapai Rp214,04 triliun.

Dari proses pencegahan dengan melakukan perbaikan sistem, KPK telah melakukan penyelamatan potensi kerugian negara hingga 2013 mencapai Rp214,04 triliun," kata Ketua KPK Ambraham Samad, di Kupang, Selasa (6/4/2014).

Ambraham yang saat itu didampingi Juru bicara KPK Johan Budi, Kepala BPKP Mardiasmo dan sejumlah direktur KPK (pengaduan masyarakat, penindakan dan pencegahan) mengatakan hal itu ketika memberi kuliah umum kepada ribuan civitas akademika Universitas Nusa Cendana Kupang Nusa Tenggara Timur tentang upaya penanganan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia mengatakan total penyelamatan potensi kerugian negara hingga 2013 mencapai Rp214,04 triliun itu terdiri atas aset/kekayaan negara sebanyak Rp212,84 triliun dan kerugian keuangan negara Rp1,19 triliun.

Uang yang diselamatkan itu, katanya, berasal dari penanganan perkara tindak pidana korupsi (TPK), berikut uang pengganti, uang rampasan, uang sitaan, penjualan hasil lelang TPK dan ongkos perkara yang selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Negara.

Menurutnya, penyebab korupsi sudah sangat meluas secara sistemik dan telah merasuk ke semua sektor diberbagai tingkatan pusat dan daerah, disemua lembaga negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, karena integritas atau moralitas yang menggambarkan koruptif dan hidup penuh konsumtif serta hedonis.

Berikut disebabkan faktor struktural yang digambarkan dengan potret perekonomian yang tidak berimbang antara pendapatan dan harta serta kekayaan yang dimiliki.

Menyusul faktor sejarah dan politik, dimana struktur oligarki yang dikuasai oleh elite lama menyulitkan reformasi dan perekonomian di Indonesia masih dikuasai konglomerasi yang sama, serta politik uang untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan yang dipegangnya.

Selanjutnya korupsi juga disebabkan oleh desentralisasi yang menciptakan aktor dan modus baru dari korupsi di Indonesia.
http://news.bisnis.com/read/20140506...-rp214-triliun

KPK Incar Royalti Tambang Rp 28 Triliun per Tahun
RABU, 30 APRIL 2014 | 05:15 WIB

TEMPO.CO , Palembang: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Zulkarnain, mengatakan, lembaganya mengincar royalti pertambangan hingga Rp 28 triliun setiap tahun. Angka itu merupakan potensi kerugian yang semestinya diterima oleh negara dari sektor pajak.

Menurut dia, kebocoran royalti itu akibat buruknya sistem administrasi dan perpajakan pada hampir sebagian besar usaha pertambangan mineral dan batu bara. "Selama ini sistem pengawasannya belum terbangun secara baik," kata Zulkarnain di sela acara pertambangan di Palembang, Selasa, 29 April 2014. (Baca: KPK: Tiga Perusahaan Tambang Belum Bayar Royalti)

Zulkarnain menjelaskan, selama ini terdapat sejumlah penyimpangan di sektor pertambangan, yang dimulai sejak proses awal usaha pertambangan, seperti longgarnya penerbitan izin usaha pertambangan. Kelemahan ini, kata dia, terjadi merata di seluruh indonesia.

Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Mochtar Husein, mengatakan hingga kemarin terdapat 10.922 izin pertambangan. Dari jumlah itu izin yang berstatus bersih dan jelas hanya 6.042 izin. “Ada yang masih tumpang tindih karena batas wilayah," katanya di forum yang sama. (Baca: Separuh Perusahaan Tambang Tak Bayar Royalti)

Adapun Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin meminta bupati dan wali kota lebih tegas terhadap pengusaha yang kerap menghindar dari pajak serta kewajiban reklamasi pasca pembukaan lahan tambang. "Jika 2 kali peringatan tidak diindahkan silakan putus izinnya,” ujar Alex.

Alex mengimbuhkan, saat ini terdapat sekitar 359 pemegang izin pertambangan di daerahnya. Dari data tersebut sedikitnya 77 persen di antara izin itu sudah dinyatakan legal. Sehingga negara dan daerah dipastikan memperoleh pemasukan dari sektor tambang dan mineral. (Baca pula: Tambang Salah Urus, Negara Rugi Rp 6,7 Triliun)

Keyakinan ini, menurut Alex, muncul setelah Direktorat Pajak mewajibkan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan pemegang izin usaha pertambangan diterbitkan oleh daerah yang menjadi pemegang lokasi. "Sesuai petunjuk Dirjen Pajak, nantinya NPWP diterbitkan oleh daerah.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...liun-per-Tahun

Ekspor Minerba Ilegal Rugikan Negara Rp 14,7 Triliun
Jumat, 28 Maret 2014

JAKARTA,SUMUTPOS.CO- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat Rp 14,7 triliun uang negara dari sektor pertambangan berpotensi menguap akibat penyelundupan melalui pelabuhan. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, terdapat indikasi pembiaran terhadap ekspor tambang mineral dan batubara (minerba) secara ilegal melalui pelabuhan tikus.

“Kami menghitung kerugian negara akibat ekspor minerba ilegal ini mencapai Rp 6,7 triliun. Tentu jumlah itu tidak sedikit, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penertiban dan pencegahan,” katanya, kemarin.

Terkait temuan tersebut, kata Busro, KPK memanggil Dirjen Pajak Fuad Rahmany untuk mengkonfirmasi dan koordinasi untuk mengambil langkah-langkah penertiban dan pencegahan. “Pada saat pertemuan, data kerugian negara temuan KPK tersebut dibantah oleh Dirjen pajak. Dirjen Pajak mengaku data tersebut tidak benar, yang benar adalah Rp 14,7 triliun,” jelas Busyro.

Menurut dia, berdasarkan data yang dimilikinya, saat ini terdapat sekitar 1.000 pelabuhan tikus yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Kalimantan.

Pelabuhan-pelabuhan tikus tersebut tidak mendapatkan penjagaan aparat keamanan maupun pihak-pihak yang berwenang untuk mengawasi keluar masuknya barang. Kondisi itulah yang dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meloloskan hasil tambang ke berbagai negara, tanpa harus membayar pajak dan lainnya. “Tampaknya ada pembiaran oleh pihak-pihak terkait terhadap operasional pelabuhan tikus tersebut. Perlu sistem pengawasan yang lebih ketat lagi, sehingga kegiatan ilegal tersebut bisa segera dicegah,” tegasnya.

Busyro mengaku persoalan tersebut akan diserahkan pada divisi penindakan untuk dilakukan pendalaman. Bila terbukti ada pembiaran terhadap praktik tersebut, akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia mengaku, kini yang menjadi fokus KPK adalah melakukan pencegahan. Jangan sampai pejabat dan pimpinan daerah terlibat berbagai tindak pidana korupsi. Untuk itu, sangat penting dilakukan koordinasi dan evaluasi terhadap sektor pertambangan dan minerba, sehingga kesalahan yang terjadi tidak berlanjut.

Ketua KPK Abraham Samad minta pemerintah segera memperbaiki aturan kontrak kerja di sektor pertambangan. Menurutnya, 50 persen perusahaan tambang di Indonesia tiak menyetor royalti untuk pemasukan ke kas negara.

Alhasil, pemasukan pajak dan royalti dari sektor penambangan mengalami kebocoran.

Dia mengaku, KPK pernah mengumpulkan para pengusaha tambang dan bertanya kenapa mereka tidak mau membayar royalti ke negara. Para pengusaha banyak yang mengaku uangnya sudah disetorkan untuk menyuap bupati, gubernur dan pejabat di kementerian. “Karena kalau tidak melakukan suap, izin pertambangan kami bisa diputus di tengah jalan,” ujar Abraham menirukan jawaban para pengusaha.

Dia juga mengkritik aturan soal keluarnya izin penambangan sangat tidak jelas. Karena itu, KPK mengusulkan regulasi pertambangan diperketat. Abraham juga mengungkap persoalan kontrak pertambangan yang mayoritas dikuasai perusahaan asing. “Indonesia hanya menerima 20 persen, yang 80 persen ke luar negeri,” katanya. “Jika itu dibiarkan terus, Indonesia akan sangat kesulitan mendapatkan pemasukan dari penambangan,” imbuhnya.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan, pihaknya akan lebih fokus menggenjot penerimaan pajak dari sektor pertambangan tahun ini. Sebagai langkah awal, pihaknya bekerja sama dengan KPK. Fuad mengakui, adanya potensi penerimaan pajak yang hilang melalui sektor pertambangan. Hal ini karena belum lengkapnya data yang diminta dengan data sebenarnya. 
http://sumutpos.co/2014/03/77020/eks...rp-147-triliun