Jakarta -Dalam debat soal ekonomi Minggu malam, capres Prabowo Subianto mengatakan adanya kebocoran kekayaan Rp 1.000 triliun lebih setiap tahun. Apa kata Staf Khusus Presiden SBY?

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengatakan, pemerintah tidak tahu soal besaran kebocoran kakayaan yang dimaksud oleh Prabowo.

"Kalau nggak salah Pak Prabowo sampaikan sumber dari KPK. Mungkin ada baiknya ditanyakan KPK, kalau KPK kan sebut Rp 7.200 triliun. Kalau pemerintah sendiri saya nggak tahu, mungkin teman-teman di Kemenkeu dan Kejaksaan terkait jumlah besarnya berapa akan lebih paham. Intinya, kita semua pemerintah sekarang Kejaksaan, Kepolisian, KPK terus meminimalkan kebocoran itu," tutur Firmanzah saat dihubungi wartawan, Senin (16/6/2014).

Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) ini, sejumlah kementerian teknis sudah sering melakukan komunikasi dengan KPK untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Dari sisi pajak, Firmanzah juga mengatakan, Ditjen Pajak terus mengoptimalkan pendapatan negara dengan sejumlah program.

Pendapatan dari sektor pertambangan juga terus dioptimalkan oleh pemerintah. Firmanzah mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari berbagai sektor.

"Saya rasa di Amerika juga masih ada kebocoran, di Eropa masih ada kebocoran. Siapa pun yang terpilih (presiden) konsen pada optimalisasi, NPWP, sehingga tidak akan selesai 5-10 tahun. Sebelum Pak SBY jadi Presiden, juga jauh lebih banyak hal-hal yang belum dirapikan. Saya rasa, dirapikan itu never ending goals," jelasnya.