Kubu Jokowi Laporkan Ke Polisi

JAKARTA - Kubu calon presiden Joko Widodo akhirnya menempuh langkah hukum terhadap tabloid Obor Rakyat. Senin (16/6), Kuasa Hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla, melaporkan Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Taufik menjelaskan pihaknya melaporkan dua orang yakni, SB dan DS. Menurutnya, kasus ini sudah memenuhi unsur pidana penyebaran kebencian yaitu pasal 156 KUHP serta terkait ras dan etnis pasal 16 Undang-undang Penghapusan Diskriminasi.

Dia menegaskan, laporan ini bukan sekadar persoalan Jokowi dan Prabowo sebagai calon presiden, tapi juga negara dan menyangkut penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan. "Karena pelakunya diduga mengaku staf khusus Presiden," kata Taufik, Senin (16/6).

Taufik juga mengatakan, tetap membutuhkan klarifikasi dari Istana Negara mengenai orang yang dilaporkan mengaku staf khusus presiden. "Kita berharap tindakan dari istana," ungkapnya.

Menurut Taufik, penyebaran Tabloid Obor Rakyat, itu bukan hanya dijual di jalanan. Akan tetapi, kata dia, lokasi penyebarannya sudah diseleksi. Dia menegaskan, tidak mungkin pula penyebaran bisa dilakukan tanpa melalui percetakan dan penggalangan dana. "Ini motifnya untuk menciptakan situasi tidak kondusif," paparnya.

Menurutnya lagi, pihaknya akan berkordinasi dengan kejaksaan untuk menentukan kasus masuk pidana pemilu atau pidana umum. "Harus ada kordinasi dengan ahli yang kompeten," ujarnya seraya berharap polisi bisa menyelidiki kasus ini. (boy/jpnn)
sumber

Kampanye Hitam Jadi Tugas Tim Siluman
Biasanya Ada Hubungan dengan Timses Capres

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menilai kampanye negatif yang dilakukan tim sukses pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di masa kampanye pemilu merupakan hal yang lumrah dan wajar. Namun, yang tidak boleh dilakukan adalah kampanye jahat, kampanye hitam atau black campaign. Pasalnya, kampanye jahat disebarluaskan ke masyarakat tanpa disertai dengan data, fakta, dan argumen pendukung yang jelas.

“Kampanye negatif itu ada basis data yang dihadirkan, tapi dalam kampanye hitam tidak ada datanya, tidak ada faktanya, tidak ada argumennya,” kata Burhanuddin dalam diskusi media bertajuk Efek Kampanye Negatif Dalam Pilpres 2014 yang diselenggarakan Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Minggu (15/6).

Ia mencontohkan perbedaan antara kampanye negatif dan kampanye hitam. Bergulirnya isu soal pelanggaran HAM yang diduga melibatkan salah satu kandidat pasangan capres adalah contoh bentuk kampanye negatif. Namun, isu yang digulirkan terkait SARA, seperti penyebutan Jokowi bukan muslim adalah bentuk kampanye hitam yang dilakukan lawan-lawan politiknya. Kasus terbaru yang ramai dibicarakan adalah beredarnya Tabloid Obor Rakyat yang menyebut Jokowi non-muslim.

Burhanuddin menambahkan, lembaga survei yang dipimpinnya telah melakukan penelitian terkait dampak adanya kampanye hitam terhadap pasangan capres-cawapres menjelang Pilpres 2014. Hasilnya, kampanye hitam berhasil menurunkan elektabilitas pasangan Jokowi-JK dan menaikkan elektabilitas pasangan Prabowo-Hatta.

Kampanye hitam, lanjut Burhanuddin, biasanya dijalankan oleh tim-tim siluman, relawan, ataupun pendukung yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun demikian, katanya, tim siluman itu memiliki hubungan dengan tim resmi pasangan calon.

“Jadi, ada tim siluman yang tugasnya melakukan itu. Saya kira, tim siluman itu tidak terdaftar di KPU, karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor itu,” tandasnya.(gir/jpnn)
sumber