Beberapa waktu lalu, kami menanyakan pada pembaca Yahoo Indonesia, [URL="https://id.berita.yahoo.comS E N S O Rnewsroom-blog/akar-masalah-ketahanan-pangan-indonesia-082102946.html"]apa saran Anda buat presiden baru nanti untuk menangani masalah ketahanan pangan? [/URL]

Impor bahan pangan adalah salah satu masalah ekonomi yang terus-menerus muncul. Beras, gandum, kedelai, cabai, sampai daging sapi, kita tak lepas dari impor. Harga-harga bahan pokok pun rentan naik jika arus impor tersendat. Bukan hanya itu, jatah impor pun jadi celah baru yang bisa digarap sebagai lahan buat korupsi.

Padahal, Indonesia pernah mencapai status swasembada pangan pada 1984. Kini, jangankan untuk mendapat keuntungan sebagai eksportir, untuk kembali ke status swasembada pangan saja rasanya Indonesia sulit. Belum lagi buat petani yang semakin tidak bisa berharap jadi sejahtera lewat profesi mereka. Dengan akan terpilihnya presiden baru, muncul pula harapan baru untuk membenahi sistem produksi pangan di Indonesia.

Melalui forum komentar kami menjaring saran dan opini terbaik Anda. Lalu nanti akan kami bandingkan dengan visi misi masing-masing kandidat capres soal isu kedaulatan pangan. Kemudian Anda bisa melihat sendiri, mana yang paling menjawab kebutuhan atau melihat masalah dengan lebih tajam, atau malah kurang mengejawantahkan tantangan isu tersebut.

Berikut komentar terbaik Anda:




Dari berbagai komentar tersebut, ada beberapa isu utama yang mencuat untuk menjawab soal masalah kedaulatan pangan. Konversi lahan pertanian produktif adalah salah satunya.

Sawah-sawah jadi rumah atau kawasan perumahan, pabrik, atau malah kawasan pertambangan. Setidaknya ada empat pembaca dengan komentar terbaik yang mengangkat masalah itu.

Lalu dua pembaca lain sepakat bahwa infrastruktur irigasi adalah kunci utama yang menjamin keberhasilan panen. Selanjutnya, ada faktor peran koperasi yang harus meluas sampai punya akses kuat ke perdagangan dan bisa menjaga stabilitas harga jual.

Selain itu ada soal harga pupuk atau malah korupsi pengadaannya, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petani, pengenalan teknologi pertanian, mengembangkan dan memasarkan hasil pertanian organik, perlunya memberi pinjaman khusus pada petani. Intinya, membuat menjadi petani sebagai profesi yang menarik dan menguntungkan, terutama buat anak muda.

Bagaimana perbandingan visi misi dua kandidat capres dalam menjawab komentar terbaik Anda? Berikut yang direncanakan oleh Prabowo-Hatta. Dalam bagian kedua, soal melaksanakan ekonomi kerakyatan, ada lima langkah yang mereka janjikan,

1)Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industri kecil dan menengah.

2) Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya.

3) Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan dan keluatan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional, dan pedagang kecil.

4) Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional seria mengkonsolidasikan belanja negara untuk program pengembangan koperasi dan UMKM dan revitalisasi pasar tradicional.

5) Mempercepat reforma agraria untuk menjamin kepemilikan tanah rakyat, meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan, serta menyediakan rumah murah bagi rakyat.

Selanjutnya, di bagan ketiga, soal membangun kembali kedaulatan pangan, energi, dan sumberdaya alam, Prabowo-Hatta berjanji untuk

1) Mencetak dua juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan, beras, jagung, sagu, kedele, dan tebu untuk mempekerjakan 12 juta orang, dan mempercepat pengembangan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian rakyat, terutama tanaman pangan (termasuk hortikultura), peternakan dan perikanan, melalui penambahan dana riset sebesar Rp10 triliun dari APBN selam 2015-2019, termasuk membangun demplot peningkatan produktivitas pertanian rakyat di setiap kabupaten mulai 2015, disesuaikan dengan pengembangan koridor ekonomi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

2) Mendorong pembangunan industri pengolahan pangan, peternakan dan perikanan yang berdaya saing tinggi, melalui pemberian insentif fiskal dan atau pembiayaan kepada BUMN dan patungan BUMN-swasta.

3) Mencetak dua juta hektar lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, kemiri, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang dengan berbagai pola pengusahaan seperti perusahaan BUMN-rakyat maupun patungan BUMN-swasta, dan memberikan prioritas pada pengembangan bahan bakar nabati, serta energi bio dan energi terbarukan pada umumnya, yang diikuti kebijakan kewajiban pemakaian biodiesel yang dinaikkan bertahap.

4) Membangun pabrik pupuk area dan NPK baru milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton.

5) Menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nalayan, sekaligus terjangkau konsumen, melalui sinergi kebijakan dan harga stok.

Percepatan pembangunan infrastruktur irigasi pun disebut pasangan ini di bagian VI soal Mempercepat Pembangunan Infrastruktur.

Jika dibandingkan dengan program Jokowi-Jusuf Kalla, di sembilan sektor prioritas mereka, kemandirian ekonomi ada di nomor 7. Langkah pertama mereka adalah mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah; 1 juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa, pendirian bank petani dan UMKM; gudang dengan gasilitas pengolahan pasca-panen di tiap sentra produksi. “Kami akan melakukan langkah pemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga, penghentian konversi lahan produktif untuk usaha lain, seperti industri perumahan dan pertambangan.

Jokowi-Jusuf Kalla juga berkomitmen agar setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk memiliki tanah, sebagai tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan secara layak. Di saat bersamaan, mereka berjanji untuk mendorong reformasi agraria untuk memperjelas kepemilikan dan kemanfaatan ntah dan sumber daya alam melalui penyempurnaan terhadap UU Pokok Agraria.

Dalam penjelasan selanjutnya di halaman 29, dalam bagian berdikari secara ekonomi, visi misi Jokowi-Jusuf Kalla menjelaskan detail langkah-langkah mereka dalam upaya perbaikan ekonomi.

Mereka ingin membangun kedaulatan pangan berbasis pada agribisnis kerakyatan. Langkah pertama mereka adalah penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui pemberantasan terhadap ‘mafia’ impor yang sekadar mencari keuntungan pribadi/kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional sekaligus mengembangkan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian dalam negeri.

Mereka juga berencana menanggulangi kemiskinan pertanian dan dukungan regenerasi petani melalui a)pencanangan 1000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019 b)peningkatan kemampuan petani, organisasi tani, dan pola hubungan dengan pemerintah, terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan; c) pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transportasi, serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta ha pertanian dan 25 bendungan hingga 2019.

Dokumen visi misi Jokowi-Jusuf Kalla juga memberi janji untuk membuat ekonomi pedesaan kebih menarik, agar ada peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15 persen per tahun dan membuat rata-rata umur petani dan rakyat Indonesia yang bekerja di pedesaan semakin muda.

Reformasi agraria juga menjadi salah satu prioritas mereka. Penerapannya, lewat reformasi pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui reformasi lahan dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani, menyerahkan lahan sebesar 9 juta hektar.

Mereka juga ingin meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilihan lahan tani, dari rata-rata 0,3 hektar menjadi 2 hektar per KK dan membuka 1 juta hektar lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.

Dalam buku “Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 yang diterbitkan oleh STPN Press dan Sajogyo Institute pada 2009, reformasi agraria diartikan sebagai usaha sistematis untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menjadi tatanan agraria baru yang dapat menjamin keadilan, harmoni sosial, dan produktivitas atas dasar pemikiran bahwa “tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri”.

“Pelaksanaan landreform dengan demikian bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat melalui pembagian yang lebih adil atas sumber penghidupan petani berupa tanah. Landreform juga diharapkan dapat meningkatkan gairah kerja petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak pemilikan atas tanahnya.”

Tak hanya soal produktivitas atau kepemilikan, dokumen visi misi Jokowi-Jusuf Kalla juga menyebut pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan di halaman 37 visi misi mereka. Rencananya Jokowi-Jusuf Kalla akan memacu pembangunan pertanian berkelanjutan yang berbasis bio eco region dengan pola pengembangan pertanian organik maupun pertanian yang hemat lahan dan air. Pencanangan program Indonesia Go Organic! dengan proyek percontohan di 1000 desa organik dari program reforma agraria menjadi sentra produksi penghasil pangan organik sampai 2019, dan 1000 desa tambahan lagi sampai 2024.

Bagaimana menurut Anda, dari perbandingan ini siapa yang idenya untuk membangun dan menjaga ketahanan pangan lebih unggul? Atau malah ada masalah pertanian yang belum diangkat lewat dokumen visi misi masing-masing kandidat capres?


[url]https://id.berita.yahoo.comS E N S O Rnewsroom-blog/program-kedaulatan-pangan-dua-kandidat-capres-063209093.html[/url]