SumutDaily.Com|Medan. Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menolak laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) akhir tahun anggaran 2013 dalam sidang paripurna DPRD Sumut, Kamis (12/6/2014), setelah melakikan pencermatan dan perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 dan 2013.

Dalam paripurna tersebut, Pansus DPRD Sumut mengkritik LKPJ serta serta optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Alasan Pansus DPRD Sumut menolak LKPj yakni adanya beberapa laporan yang tidak disampaikan secara terperinci, seperti perolehan Retribusi daerah di tahun 2013, postur belanja TA 2013 yang belum ideal karena lebih berpihak kepada pembiayaan aparatur daripada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selain iti, persoalan lainnya yakni bantuan dana bawahan (BDB) dan bantuan sosial (Bansos). Dimana, hal ini dianggap gagal karena banyak kabupaten/kota yang belum menerima dana BDB tersebut, padahal telah dianggarkan berbagai kegiatan dengan mata anggaran yang berasal dari dana tersebut.

Tidak hanya itu, bantuan sosial, dana hibah dan bantuan lainnya tidak ada yang terealisasi. Persoalan terakhir yakni alat kesehatan (Alkes) dimana munculnya anggaran pengadaan dari BDB Provinsi, sedangkan pemerintah kab/kota tidak mengusulkan penerimaan alokasi BDB 2013.

Anggota DPRD Sumut Budiman Nadapdap mengatakan, kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) selama TA 2013 menunjukkan nilai buruk dari segi pembangunan masyarakat, berbeda dengan apa yang disampaikan saat kampanye sebelumnya. Dia pun memberikan komentar negatif dan mengkritik kepemimpinan Gubsu.

"Kinerja mereka (Gubsu) sangat buruk, tidak ada yang bisa dibanggakan. Saya melihat selama setahun ini, tercatat mendapat rapor merah," katanya yang segera meninggalkan ruang sidang sebelum selesai persidangan.

Untuk itu, Pansus yang diketuai Marahalim Harahap tersebut memberikan rekomendasi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kepemudaan dan olah raga, penanaman modal, koperasi dan UKM serta beberapa bidang lainnya. Meskipun mengkritik, Pansus memberikan apresiasi kepada Pemprovsu untuk urusan pemberdayaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

"Kritik yang kita sampaikan dalam paripurna tadi adalah kritik membangun, karena tidak bisa hanya sekedar itu saja, harus ada solusi yang kita berikan ke mereka (Pemprovsu). Tetapi ada juga yang sudah baik, hanya perlu pembenahan agar lebih baik lagi," ujar Anggota DPRD Sumut, Syamsul Hilal.

Di samping itu, dirinya juga mengkritik sikap yang ditunjukkan para anggota Dewan lainnya yang tidak hadir dalam sidang tersebut. Sebab untuk dapat memaksimalkan peran sebagai wakil rakyat, perlu ada keseriusan dan etika yang baik agar aspirasi masyarakat benar-benar terwakili di gedung terhormat ini.

"Lihat saja tadi, banyak sekali anggota dewan yang absen kan, ada apa ini. Harusnya mereka serius dan paham, ini urusan yang penting. Bagaimana kita mau maju, begini saja mangkir," sebutnya.

Usai rapat pembahasan laporan Pansus oleh pimpinan sidang, Muhammad Affan, paripurna akan dilanjutkan dalam agenda penyerahan rekomendasi LKPj akhir TA 2013 kepada Gubsu yang dijadwalkan, Kamis (12/6/2014) pukul 09.00 WIB.(sdc)

http://sumutdaily.com/politik-legislatif/tolak-lkpj,-dewan-anggap-kinerja-gubsu-gatot-pujo-buruk.html

Sudah kerjaannya gak beres di mata warga, malah sibuk jadi jurkam Wowo.