Merdeka.com - Mantan Wakasad Letjen TNI Purnawirawan Suryo Prabowo angkat bicara soal kasus penculikan aktivis 1998 yang menyeret nama Prabowo Subianto. Dia justru mempertanyakan tanggung jawab atasan Prabowo dalam kasus penculikan itu.

"Mengapa Jenderal Feisal Tanjung, Jenderal Wiranto, Jenderal Subagyo HS dan Jenderal Fachrul Razi yang merupakan atasan Langsung Letjen Prabowo kok seluruhnya melarikan diri dari tanggung jawab?" kata anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta ini dalam siara pers yang diterima merdeka.com, Selasa (10/6).

Menurut Suryo, Prabowo sudah bersikap ksatria dengan bertanggung jawab pada sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas kesalahan yang dilakukan anak buahnya.

"Prabowo sempat menyampaikan adagium yang menyatakan bahwa 'tidak ada prajurit yang salah, yang salah adalah komandannya'. Seharusnya komandan atau atasan Prabowo juga ikut bertanggungjawab. Ini kok malah melarikan diri dari tanggung jawab," tegas dia.

"Bahkan dengan keji dalam DKP mereka menyampaikan 11 tuduhan, di antaranya adalah Prabowo telah menyalahgunakan wewenang dan pelanggaran prosedur, seperti pengabaian sistem operasi, dan disiplin hukum di lingkungan ABRI. Kemudian lebih dari itu sekarang ini mereka menyebarkan fitnah, bahwa Prabowo dipecat karena telah melakukan pelanggaran HAM berat terkait dengan tuduhan sebagai dalang peristiwa kerusuhan Mei 1998. Apa-apaan Jenderal seperti ini? Ini kan contoh tidak baik buat junior mereka di TNI karena mengajarkan untuk jadi pengecut dan penakut," bebernya.

SUMUR

Merdeka.com - Pernyataan Jenderal (Purn) AM Hendropriyono yang menyebut Capres Prabowo Subianto psikopat mendapat tanggapan dari anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta, Letjen (Purn) Suryo Prabowo. Mantan Wakasad itu menilai Hendropriyono sadis atas pernyataannya itu.

"Hendropriyono dengan sadis menyampaikan ke publik bahwa Prabowo menderita schozophrenia, psikopat dan dekat-dekat gila. Ini sudah sangat keji, saya justru meragukan dia sebagai profesor. Saat menjadi Wakasad, saya lihat langsung hasil kondisi kejiwaan Prabowo, sangat bagus. Tuduhan hasil test kejiwaan Prabowo mendapat Grade 4 yang disampaikan Hendropriyono itu fitnah. Di lingkungan TNI AD penilaian dengan sistem 'grade' tidak digunakan lagi," kata Letjen (Purn) Suryo Prabowo dalam pernyataan yang diterima merdeka.com, Rabu (4/6).

Menurutnya, etika dan sopan santun Prabowo dapat dilihat saat pengundian nomor urut capres di KPU beberapa hari lalu atau saat pidato kampanye damai.

"Di banding capres lainnya prilaku dan tutur kata Prabowo sangat menghormati siapa saja yang terlibat dalam pilpres 2014. Bahkan menghormati rivalnya," katanya.

Meski demikian, pihaknya berterimakasih kepada Hendropriyono karena telah menyebut Prabowo gila.

"Kami berterima kasih Pak AM Hendropriyono menuding Pak Prabowo gila. Saya sudah 40 tahun dampingi Pak Prabowo dalam segala situasi. Bagaimana tidak gila, Pak Prabowo yang berkali-kali telah mereka bunuh karakternya, tidak mati bahkan mampu bangkit dan tampil lebih prima," katanya.

SUMBER

Merdeka.com - Salinan dokumen pemecatan Prabowo Subianto sebagai prajurit ABRI yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) beredar. Pemberhentian itu dinilai karena pimpinan ABRI tak ingin disebut tak pro reformasi.

"Prabowo diberhentikan dari dinas keprajuritan tanpa putusan pengadilan, hanya karena para pimpinan ABRI kala itu (Wiranto cs) takut dinilai tidak reformis, dan takut bila Prabowo melancarkan kudeta terhadap rezim BJ Habibie," kata anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Letjen (Purn) Suryo Prabowo, Selasa (10/6).

Menurut Suryo, pada 23 Oktober 1998, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diawaki oleh sejumlah LSM pelindung HAM telah bekerja tiga bulan tidak menemukan kesalahan Prabowo. Selanjutnya, penyelidikan diserahkan kepada pemerintah, dan dalam lembaran negara yang ditandatangani Mensesneg Muladi 6 September 1999 dinyatakan bahwa Prabowo tidak terkait dengan pelanggaran HAM.

"Di sini terlihat bahwa Prabowo dinilai bersalah oleh TNI AD dan Panglima ABRI dengan 11 alasan yang tidak ada satu pun terkait langsung dengan kerusuhan Mei 1998," tutur mantan Wakasad itu.

sumur