Penulis: Rachmat Muslim

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden 9 Juli 2014. Keduanya pun telah memaparkan visi serta misinya. Dan salah satu yang disinggung dalam pemaparan itu adalah isu pemberantasan korupsi.

Menurut Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), Ibrahim Zuhdi Fahmy Badoh, visi-misi kedua pasangan telah memuat sejumlah hal pemberantasan korupsi. Namun TII menganggap pandangan dan sasaran Jokowi-JK lebih detail.

"Visi-misi Jokowi-JK lebih mengelaborasi sejumlah persoalan yang menjadi realitas di masyarakat," kata Fahmi Badoh, Kamis, 5 Juni 2014. "Sebaliknya, visi dan misi yang diusung Prabowo-Hatta cenderung sederhana."

Fahmi mencontohkan, dari rumusan masalah dan daya cakup sektor korupsi serta sektor pemerintahan, pasangan Jokowi-JK mencantumkan masalah pokok bangsa, yaitu kemerosotan kewibaan negara dan melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional. Sementara, Prabowo-Hatta menitikberatkan pada transformasi bangsa sebagai kelanjutan untuk menyelesaikan agenda reformasi yang belum tuntas dan percepatan pembangunan.

"Daya cakup sektor pemerintahan yang akan tersentuh program antikorupsi Jokowi-JK akan melingkupi 18 sektor pemerintahan termasuk pemprov, parpol, dan parlemen," ujar Fahmi. "Sementara pasangan Prabowo-Hatta hanya mencakup tujuh sektor pemerintahan, ditambah pemprov."

Jokowi pun memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai, dan industri sumber daya alam. Kemudian mereka mengambil sikap nol toleransi terhadap tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang selain juga menyusun kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui pemberantasan terhadap mafia impor.

Sedangkan Prabowo-Hatta akan menciptakan kepastian dan menegakan hukum tanpa pandang bulu, serta adil. Mereka juga berencana mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Tidak ada penjelasan tambahan pada Prabowo-Hatta, maka lebih baik visi misi Jokowi-JK yang saya anggap cukup detail mencegah korupsi politik,” papar Fahmy

Koordinator Program Democratic Governance TII, Teguh Setiono mengungkapkan, visi dan misi kedua pasangan belum secara gamblang menjelaskan soal target pencapaian jangka pendek, menengah, serta panjang. "Dari delapan parameter yang kami taruh di sana, pasangan Jokowi-JK lebih jelas," kata Teguh.

Tapi, sayangnya, dia menambahkan, tidak ada ukuran jangka waktu target sehingga bisa saja apa yang disampaikan hanya akan menjadi pernyataan kosong.

Teguh menjelaskan, pasangan Jokowi-JK memiliki program perubahan kebijakan dalam dukungan terhadap KPK, misalnya, sinergi KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Sedangkan Prabowo-Hatta menyebutkan program penambahan personel dan anggaran KPK juga dukungan sinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

Soal keberlanjutan program Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi 2012-2025, kedua pasangan calon tidak menyebutkan secara tegas dalam visi misinya. Pasangan Jokowi-JK misalnya, hanya mencantumkan enam strategi nasional PPK, meliputi 18 kementerian serta pemprov.

Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta hanya mengaitkan program strategi nasional dalam implementasi program terhadap tujuh kementerian, lembaga, dan pemprov. Teguh menyarankan agar visi misi capres-cawapres direvisi agar lebih detail. Sebab pandangan dan sasaran kerja tersebut bakal menjadi pegangan masyarakat untuk memilih presiden dan wakilnya agar publik tidak lagi memilih berdasarkan figur semata. "Kami berharap ada revisi yang lebih detail, sehingga penilaian yang adil dapat diberikan oleh masyarakat," kata Teguh.

sumber : https://id.berita.yahoo.com/berantas...085306086.html