Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan kajian hukum menindaklanjuti laporan tentang ajakan memilih nomor dua oleh Capres Jokowi. Hasilnya, Bawaslu memutuskan Jokowi tidak melakukan pelanggaran kampanye Pilpres.

"Berdasarkan kajian hukum, yang dilakukan perbuatan terlapor tidak merupakan pelanggaran Pemilu," kata Komisioner Bawaslu Nelson simanjuntak dalam jumpa pers di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2014).

Nelson mengatakan alasannya Jokowi tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran kampanye Pilpres. "Kampanye pemilu presiden kegiatan menawarkan visi-misi program. Yang bersangkutan tidak memenuhi unsur itu. Begitu juga sesuai surat yang dikirim terlapor kepada Bawaslu," ujar dia.

Dalam keterangan tadi pagi, kata Nelson, Jokowi menjelaskan dalam acara tersebut dirinya tidak menyampaikan visi-misi program dan tidak pernah ada maksud kampanye. "Itu sebagai ungkapan spontanitas," kata Nelson.

Sementara itu tentang laporan Tim Sukses Jokowi, Arya Bima, yang dilaporkan menggunakan fasilitas sound system negara untuk memperkenalkan pasangan capres cawapres nomor urut dua, Nelson menegaskan sound system tersebut merupakan milik tim Jokowi dan JK

"Terkait arus listrik bukan fasilitas negara. Berdasarkan keterangan fakta itu maka tidak terbukti gunakan fasilitas negara," ujar Nelson.

Jokowi sebelumnya memenuhi panggilan Bawaslu terkait pidatonya saat acara pengundian nomor urut capres cawapres di KPU pada 1 Juni lalu. Saat itu Jokowi mengajak memilih nomor urut dua.

"Itu adalah harmoni, keseimbangan, dan untuk untuk menuju Indonesia yang harmoni. Pilih nomor dua," kata Jokowi saat itu.

Pidato itu dilaporkan oleh tim Prabowo-Hatta ke Bawaslu dengan dugaan pelanggaran aturan kampanye. Jokowi dianggap melakukan curi start kampanye.