JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung desakan pemeriksaan dugaan korupsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum  Rudi Siahaan, yang sebelumnya diusulkan Wakil Gubenrur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama terkait dugaan penyalahgunaan anggaran perbaikan jalan melalui rekening pribadi."Saya mendukung dan minta Basuki lebih keras mendorong KPK untuk masuk memeriksa Rudi Siahaan," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Boy Bernadi Sadikin, Jumat (6/6/2014).Boy meminta, Wakil Gubernur DKI Jakarta bersuara keras, seperti saat mengungkap kasus dugaan korupsi bus Transjakarta yang melibatkan Dinas Perhubungan di Kejaksaan Agung. Menurut Ketua DPD PDIP DKI tersebut, persoalan korupsi bukan dinilai dari jumlahnya. Melainkan dari tindakan oknum itu yang berani mengunakan uang negara demi kepentingan pribadi."Kalau wagub setiap hari bicara soal dugaan korupsi dinas PU, saya yakin KPK akan tergerak untuk memeriksa Rudi," tambahnya.Boy mengakui langkah Rudi Siahaan memerintahkan pembukaan rekening pribadi PNS kasi Kecamatan, tergolong sangat berani. Ia menilai Rudi Siahaan seperti menyamakan dana uang APBD dengan uang pribadinya. "Masa uang APBD disamain sama uang neneknya. Itu jelas pelanggaran," tegasnya. Dia juga mendesak inspektorat berperan aktif menyelidiki kasus dugaan korupsi dinas PU. Sikap diam yang dilakukan inspektorat DKI patut dipertanyakan mengingat saat kasus bus Transjakarta, peran penyidik Pemprov DKI itu sangat aktif. Putra Ali Sadikin itu pun khawatir sikap diam inspektorat akan menimbulkan perspektif negatif bagi insitusi tersebut. "Selidiki, kasih datanya ke pimpinan, pimpinan serahkan ke KPK. Jangan menunggu dan pasif," terangnya.Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Manggas Rudi Siahaan. Hal ini terkait instruksi pembuatan rekening pribadi oleh Manggas kepada setiap kecamatan.Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengungkapkan, saat ini Manggas tengah diperiksa oleh Inspektorat Pemprov DKI. "Saat ini dia (Manggas) sedang diperiksa dan diaudit. Memang benar kalau audit hanya sifatnya administratif, karena itu KPK silakan untuk periksa Manggas," kata Ahok, Kamis 5 Juni 2014, kemarin. (fid) (ahm)


Tumben dprd sejalan

Sumur :
http://m.okezone.com/read/2014/06/07/500/995297