REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Umum Komisi
Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait
meminta agar 26 guru Jakarta International School
(JIS) tidak dideportasi ke negaranya masing-masing.
Menurutnya keputusan itu sangat tidak bijak.
Seharusnya, ujar Arist, pemerintah bukan mendeportasi
guru-guru JIS itu. Namun malah mencekalnya jangan
sampai kabur sebab mereka harus diselidiki apakah
terlibat kekerasan seksual pada anak karena ada
indikasi ke sana. Jika guru-guru tersebut dideportasi,
terang Arist, maka ini terlihat ada intervensi terhadap
kewenangan negara.
"Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan,
seharusnya guru-guru asing itu menghomati kedaulatan
negara kita, jangan sampai kalah dengan intervensi
asing padahal anak Indonesia ada yang jadi korban
kekerasan seksual," terangnya.
Kalau sampai guru-guru itu dideportasi, ujar Arist, maka
ini adalah kekalahan negara terhadap intervensi asing.
Kalau guru-guru itu dideportasi, kata Arist, maka
negara akan kesulitan melacak keberadaan mereka jika
ternyata ada salah satu dari guru itu yang terlibat
dalam kejahatan seksual di JIS.
"Mereka lari ke Singapura saja, Indonesia sudah
kesusahan untuk menjeratnya secara hukum, makanya
cekal dulu mereka," katanya.
Di JIS itu, tambahnya, terjadi kejahatan seksual secara
sistematik. Jadi kalau guru-guru JIS dideportasi kasus
ini susah diungkap karena saksi kejahatan bisa hilang.
"Harus diingat JIS bisa menyembunyikan penjahat
pedofil kelas dunia, Vahey selama 10 tahun. Jangan
sampai negara kalah dengan intervensi asing dengan
mendeportasi para guru itu," kata Arist.
Sementara itu, Kepala Pusat informasi dan Humas
Kemendikbud Ibnu Hamad saat dihubungi menyatakan
tuntutan keluarga korban AK terhadap JIS atas
kekerasan seks yang menimpa yakni ganti rugi 125
dolar AS. Sedangkan tuntutan kepada Kemendikbud,
penutupan JIS secara permanen.

m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/06/05/n6oes0-komnas-anak-guru-jis-dideportasi-negara-kalahKita

celaka mereka !