OJK larang penawaran produk melalui SMS & telepon

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta semua pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk menghentikan penawaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan melalui layanan pesan pendek (SMS) atau telpon tanpa persetujuan dari konsumen yang bersangkutan.

Permintaan tersebut termuat dalam surat Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad kepada pimpinan PUJK pada industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank yang dikirimkan pada pertengahan Mei lalu.

Dalam surat tersebut disebutkan OJK melihat masih maraknya penawaran produk atau jasa keuangan melalui SMS atau telpon yang sudah mengarah pada kondisi yang meresahkan masyarakat.

Sebelumnya, OJK sudah mengeluarkan peraturan OJK nomor 1/POJK.7/2013 tanggal 6 Agustus 2013 yang melarang penawaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan melalui layanan pesan pendek (SMS) atau telpon tanpa persetujuan dari konsumen yang bersangkutan, yang akan berlaku mulai 6 Agustus 2014.

"Untuk itu, melalui surat ini OJK meminta kepada semua Lembaga Jasa Keuangan (LJK), menghentikan sementara dan mereview ulang tatacara penawaran melalui SMS dan/atau telepon yang bekerjasama dengan pihak ketiga, sehingga penawaran harus dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari konsumen atau calon konsumen," ujar Muliaman dalam keterangan tertulis yang diterima KONTAN, Rabu (4/6).

Lebih lanjut Muliaman mengungkapkan, menindaklanjuti masalah penawaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan melalui layanan pesan pendek (SMS) atau telpon tanpa persetujuan dari konsumen yang bersangkutan, OJK telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo cq Dirjen BRTI, guna segera mengatasi SMS Spam yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

"OJK akan menandatangani MoU dengan Kemenkominfo dalam waktu dekat," jelasnya.

Muliaman menjelaskan, jika setelah surat ini terbit masyarakat masih merasa terganggu dengan penawaran produk dan layanan jasa keuangan melalui SMS atau telepon, maka konsumen dapat menghubungi layanan konsumen OJK di 500-655. Regulator selanjutnya akan menindaklanjuti pengaduan bersama dengan otoritas terkait yang memiliki kewenangan pemblokiran nomor telepon.

"OJK juga sedang menyiapkan aturan pelaksana untuk tatacara penyampaian informasi melalui pemasaran yang bertanggungjawab," ucap Muliaman.