Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak agar melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi impor kereta api bekas dari Jepang yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, semasa dirinya menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) 2004-2007.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Direktur Riset Forum Masyarakat Antikorupsi Nusantara (Formantara), Syafti Hidayat dalam unjuk rasa yang mereka digelar di depan gedung KPK.

"Maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membawa soal gerbong ini ke Pengadilan Tipikor, harus melanjutkan peyidikan dengan Hatta Rajasa sebagai tersangka utama," kata dia di gedung KPK, Senin (2/6/2014).

Ia juga mengatakan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut harus dilanjutkan, dan KPK tidak boleh tebang pilih dalam menangani kasus. Bahkan, ia menyebut Hatta Rajasa adalah raja mafia. Dia mencontohkan bagaimana korupsi SKK Migas juga terjadi di era Hatta Rajasa saat yang bersangkutan menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.

Selain itu, menurut dia Hatta Rajasa adalah orang yang mendapat banyak komisi dari impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Indonesia sengaja dibuat tidak mempunyai pengolahan minyak yang memadai untuk kebutuhan domestik, supaya tetap impor, sebab dari impor itulah diperoleh komisi yang sangat besar. Diperkirakan, komisi impor bbm sekitar Rp80 miliar per hari, atau Rp2,4 triliun per bulan, atau hampir Rp30 triliun per tahun," ujarnya.

Dari penelurusan Formantara, juga menyebut dalam mafia impor migas, Hatta Rajasa menggandeng broker minyak yang bernama Muhammad Reza Chalid dari PT Global Energy. Jadi Hatta Rajasa dan Muhammad Reza Chalid merupakan partner in crime.

Dalam korupsi gerbong kereta api bekas, hibah dari Jepang, merugikan negara Rp20 miliar. Pelaku yang sudah dihukum, barulah Dirjen Perkeretaapian Soemino Eko Saputro, divonis oleh pengadilan selama 3 tahun penjara.

"Seharusnya, kasus ini tidak berhenti pada tingkat Dirjen, tetapi seharusnya ke tingkat Menteri Perhubungan, Hatta Rajasa," kata dia lagi.

Menurut Syafti, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Prof Dr Iberamsjah pernah mengatakan, rakyat memandang Hatta Rajasa sebagi sosok yang sama dengan SBY, yaitu tidak memperbaiki bangsa.

Selama berada di pemerintahan, lanjut dia juga tidak ada hasil kerja Hatta yang nyata. Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah menegaskan, Hatta Rajasa diduga kuat terlibat langsung dalam korupsi kereta hibah ini. [nr]
- See more at: http://mobile.seruu.com/utama/hukum-....ktFE9waa.dpuf

http://mobile.seruu.com/utama/hukum-...psi-kereta-api

nih orang banyak kasus jg

1. kasus tabrakan maut yang didalangi anaknya
2, kasus import sapi dengan sandi "SI UBAN"

nih pasti masuk bui ga lama lagi..