JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunjuk enam stasiun televisi berhak sebagai penyelenggara dan menyiarkan debat capres dan cawapres di saat masa kampanye terbuka nanti. Namun, sebagian dari media yang mendapat hak tersebut diwaspadai berpihak kepada salah satu capres.

Mengingat para pemilik medianya kini ikut bergabung ke dalam tim sukses dari pasangan Jokowi-Jusuf Kalla ataupun Prabowo-Hatta Radjasa. Menurut pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, kecenderungan pemilik media untuk berpihak pada salah satu calon presiden atau wakil presiden, diharapkan tidak menjadikan netralitas media yang menjadi media penyiar acara debat menjadi terganggu.

Diketahui, dari tiga stasiun televisi, masing-masing RCTI dan TVOne diketahui “berpihak” kepada Prabowo-Hatta, sedangkan Metro TV “membela” Jokowi-JK.

“Hanya Kompas TV, SCTV dan TVRI yang bisa dianggap independen, padahal enam stasiun televisi ini dipilih KPU untuk menyiarkan acara debat capres-cawapres jelang pilpres 9 Juli mendatang,” kata Ari, kepada INDOPOS di Jakarta, kemarin (27/5).

Ari menilai dari komposisi pemilihan stasiun televisi, sebaiknya KPU juga mengantisipasi kecenderungan politik pemilik media.

“Kalau saya lihat, dua berbanding satu untuk Prabowo dan Jokowi dilihat dari komposisi stasiun yang berafiliasi politik ke pasangan capres-cawapres. Oleh karena itu, Komisi Penyiaran Independen (KPI) dan masyarakat harus kritis jika dalam acara penayangan tersebut ada kesengajaan atau keberpihakkan yang jelas dari pengelola stasiun televisi,” tuturnya.

Ketidakberpihakan media yang dimaksud, kata Ari adalah pemberian durasi iklan kampanye politik di acara debat yang tidak seimbang. “Demikian juga angle shoot awak kamera terhadap masing-masing pendukung juga bisa proporsional,” jelasnya.

Berdasarkan pengamatannya, pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Diponegoro (Undip) ini, stasiun televisi swasta yang dimiliki Hary Tanoesudibjo sudah terlihat tidak berimbang, seperti sangat sedikit menyiarkan berita soal penetapan status tersangka Menteri Agama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya karena Suryadharma Ali (SDA) menjadi tim sukses Prabowo atau penghilangan berita-berita tentang partai Hanura hanya karena partai ini mendukung Jokowi.

“Seharusnya KPU mengganti salah satu dari TVOne atau RCTI dengan stasiun televisi lain yang netral, misalnya NET atau jaringan JTV. Jangan sampai seperti acara Indonesian Idol saja sudah dibajak dengan kepentingan kampanye salah satu capres hanya karena pemilik stasiun televisinya merasa sakit hati karena dicampakkan partai politik atau mendapat janji menjadi menteri,”tukas Ari Junaedi yang pernah berkarir di tiga stasiun televisi swasta ini.

Dia pun menyayangkan bahwa teguran-teguran KPI hanya bersifat himbauan dan admistratif sehinga tidak membuat “keder” pengelola stasiun televisi.

“Tata tertib debat harus dibuat transparan dan mendapat persetujuan KPU dan tim pemenangan capres-cawapres kedua kubu. Jumlah pendukung harus sama besar dan mentaati tata tertib sebagai penonton. Boleh mendukung tetapi tidak boleh melempar gadget ke arah pihak yang mendebat atau terpancing emosinya karena pertanyaan pihak lain,” ujar Ari Junaedi.

Sebelumnya, KPU menetapkan pelaksanaan debat antar capres dan cawapres peserta pemilu presiden (pilpres) 2014 akan berlangsung lima kali. Dijadwalkan mulai 8 Juni 2014 dan berakhir pada pada 5 Juli 2014 yang mana hal itu sekaligus menutup masa kampanye Pilpres 2014.

Berkaitan dengan pelaksanaan debat capres-cawapres itu, KPU pun menunjuk enam stasiun televisi untuk mendapat hak menyelenggarakan dan menyiarkan secara langsung debat tersebut. Yakni, SCTV, Metro TV, TV One, RCTI, Kompas TV dan TVRI.

Jadwal penyelenggaraan debat capres berdasarkan keputusan KPU itu pun dimulai pada 8 Juni di SCTV. Kemudian debat cawapres pada 15 Juni di Metro TV.

Lalu debat tahap dua untuk capres dilaksanakan pada 22 Juni di TV One, menyusul debat cawapres di RCTI pada 29 Juni.

Terakhir pada 5 Juli 2014 sekaligus penutupan masa kampanye pilpres, debat yang langsung menampilkan pasangan capres dan cawapres akan diselenggarakan oleh TVRI dan Kompas TV. (dil)