- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
7 KRITERIA PEMIMPIN NASIONAL VERSI MUHAMMADIYAH


TS
polmantic
7 KRITERIA PEMIMPIN NASIONAL VERSI MUHAMMADIYAH
1.Berjiwa religius, taat beribadah dan berintegritas tinggi serta sejalan antara kata dan perilaku;
2.Memiliki visi dan karakter kuat sebagai negarawan, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara ketimbang diri sendiri,partai Politik dan kroni;
3.Berani mengambil keputusan srategis dalam memecahkan masalah krusial bangsa, dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
4.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, penegakkan hukum serta penyelamatan asset dan kekayaan negara;
5.Menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman di dalam dan di luar negeri;
6.Memiliki Strategi perubahan yang membawa pada kemajuan bangsa, dan
7.Berkomitmen terhadap aspirasi Politik ummat Islam dan mewujudkan Indonesia yang berkemajuan.
*(Hasil Sidang Tanwir Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 2014, disampaikan Koordinator bidang (Korbid) Kebijakan Publik Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Nadjamuddin Ramly, Ahad (25/5)
2.Memiliki visi dan karakter kuat sebagai negarawan, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara ketimbang diri sendiri,partai Politik dan kroni;
3.Berani mengambil keputusan srategis dalam memecahkan masalah krusial bangsa, dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
4.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, penegakkan hukum serta penyelamatan asset dan kekayaan negara;
5.Menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman di dalam dan di luar negeri;
6.Memiliki Strategi perubahan yang membawa pada kemajuan bangsa, dan
7.Berkomitmen terhadap aspirasi Politik ummat Islam dan mewujudkan Indonesia yang berkemajuan.
*(Hasil Sidang Tanwir Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 2014, disampaikan Koordinator bidang (Korbid) Kebijakan Publik Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Nadjamuddin Ramly, Ahad (25/5)
0
449
1


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan