JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai tudingan pengacara mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, Feldy Taha, yang menuduhnya sebagai orang yang paling berperan dalam pencopotan Pristono dari jabatannya tak berdasar. Menurut Basuki, ia tak memiliki wewenang apa pun dalam hal mencopot dan memutasi pejabat.

"Jadi siapa yang kebakaran jenggot? Bahkan kalau saya Plt (Gubernur) saja tidak boleh copot orang. Tetap harus seizin menteri," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Terkait proyek pengadaan bus, Basuki mengaku sudah pernah memperingatkan Pristono dari jauh-jauh hari. Menurut dia, bus asal Tiongkok yang hendak digunakan sangat tidak layak pakai.

Basuki pun menyesali peresmian pengoperasian bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) pada pertengahan Januari 2014. Padahal, kata Basuki, saat itu Pemerintah Provinsi DKI belum secara resmi melakukan serah terima bus dari produsen.

"Tapi dia tetap suruh kita pakai. Terus kenapa Anda resmikan bus yang belum Anda terima," katanya dengan nada tinggi.

Saat diketahui ada 14 bus yang komponennya mengalami karat, Basuki mengaku sudah pernah menanyakannya kepada Pristono. Saat itu, kata dia, Pristono mengatakan bahwa bus tersebut masih dalam tahap uji coba dan belum secara resmi diterima oleh Pemprov DKI.

"Oke, kalau hanya titipan. Tapi kenapa suruh kita pakai, gitu lho. Terus dia bilang, 'Sudah, Pak, masih ada masa konstruksi 50 hari'. Begitu lewat (50 hari), terus kenapa suruh kita terima. Dasarnya apa?" ucap Basuki dengan wajah memerah.

Sebelumnya, Feldy Taha menuding Basuki sebagai orang yang paling berperan dalam pencopotan Pristono dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan, setelah penemuan 14 bus yang mengalami karat pada komponennya.

"Yang 'kebakaran jenggot' soal bus ini bekas adalah Ahok (Basuki). Dia juga yang terus menyudutkan klien kami untuk dicopot dari jabatannya. Ini namanya pembunuhan karakter," kata Feldy, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2014).

Ke-14 bus berkarat itu saat ini masih berada di pul milik PPD di Ciputat, Tangerang. Bus-bus tersebut bergabung dengan 531 bus lainnya yang hingga saat ini belum diserahterimakan karena Pemprov DKI baru membayar sebesar 20 persen dari jumlah total uang pembelian yang mencapai sekitar Rp 1,5 triliun.

sumber

pertarungan semakin sengit.kyak final liga champions aja.gw tetep dukung ahok