Demokrasi adalah pemerintahan oleh seluruh rakyat termasuk kaum lemah, miskin dan kaum yang terpinggirkan lainnya, intinya semua warga negara ikut berpartisipasi dalam kebijakan/pemerintahan dengan hak dan kewajiban yang sama. Namun masih saja banyak persepsi-persepsi yang mengatakan bahwa demokrasi di indonesia masih susah dicari dan ditegakkan. Khususnya adalah bagi daerah di Papua yang sedang di landa banyak konflik dan tidak ada ujungnya. Kemudian banyaknya kelompok-kelompok separatis yang menginginkan untuk memcahkan diri terhadapa Indonesia. Tokoh separatis Papua Merdeka, Benny Wenda di London intens menyuarakan keadaan masyarakat di Papua, dengan provokasi dan propagandannya agar rakyat West Papua memboikot pemilu kolonial Indonesia di Papua. Ada beberapa tuntutan yang sedang di suarakan untuk membebaskan tanah Papua Barat dari Indonesia adalah meminta masyarakat internasional, dan terutama Amerika Serikat dan Belanda yang keduanya memainkan bagian penting dalam mengembalikan kebebasan tanah Papua Barat dan meminta PBB untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menggantikan militer Indonesia di Papua Barat.

Namun, pelaksanaannya jumlah partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu di Papua masih sangat tinggi. Partisipasi politik diartikan sebagai tindakan sah menurut hukum yang dilakukan oleh warga negara dalam rangka memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan pemimpin yang terpilih. Berkontribusi pada pemilu berarti berpartisipasi dalam politik. Melihat tingginya angka partisipasi politik masyarakat papua dalam pemilu legislatif 2014 dapat di gambarkan bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat masih menginginkan untuk berada atau menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal lain yang harus dipahami oleh khalayak baik di Indonesia maupun dunia internasional bahwa Bumi Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Untuk itu, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan utama Indonesia yaitu untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Hasil Pepera menunjukkan keinginan mutlak rakyat Irian Barat untuk bergabung dengan NKRI. Keabsahan Pepera juga diakui dunia dengan keluarnya Resolusi PBB nomor 2504 pada Sidang Umum PBB 19 November 1969. Dalam sidang itu, 82 negara setuju, 30 negara abstain dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju atas keabsahan Pepera Papua.

Selain itu, organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiripun memiliki andil yang cukup besar. LSM dapat berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah. Dalam rangka ini, sinergitas perangakat Pemerintahan Daerah dan seluruh aparatur setempat dapat bersinergis menjalin kerjasama erat dengan LSM, agar program LSM dapat bersinergi dengan program pemerintah, atau sekurang-kurangnya tidak terjadi kesimpangsiuran yang dapat mengakibatkan benturan yang hanya akan merugikan rakyat.

Untuk itu, sebaiknya tidak mudah terjebak oleh sikap dan tindak gerakan separatis OPM yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Lebih baik komponen masyarakat Papua mengoptimalkan dan mengawasi anggaran pada Otonomi khusus yang diberikan Pemerintah untuk dimanfaatkan dan diberdayakan sebesar-besarnnya untuk kemakmuran masyarakat Papua, karena sesunggunya musuh yang terbesar pada proses pembangunan di Papua yaitu tindakan korupsi oleh oknum-oknum yang berdampak terhambatnnya pembangunan di Papua, bukan justru ingin memisahkan diri dan memusuhi Pemerintah Indonesia yang sengaja dihasut oleh segelintir pihak yang menamakan diri sebagai gerakan separatis (OPM). Atas dasar tersebut marilah segenap masyarakat Papua secara jernih menyambut perubahan yang lebih baik dengan memberikan dukungan kepada Kepemimpinan Baru yang akan terpilih pada Pemilu 2014 ini, semoga segala persoalan di Papua dapat dengan bijak dan terhormat diselesaikan secara damai dan berkeadilan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua yang kita cintai bersama.