Reformasi TNI Terancam ?


Reformasi TNI nampaknya mulai terancam. Demikian pula netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan Presiden mendatang. Mengapa ? Diam diam ada manuver manuver politik yang dilakukan oleh sejumlah Jenderal aktif, baik TNI maupun POLRI.

Jenderal TNI Budiman, Kasad, misalnya, ternyata ikut tergoda dan telah bermain politik. Dengan demikian sebenarnya Jenderal Bintang Empat itu juga telah "bermain api". Dari sumber sumber yang layak dipercaya, Budiman telah mencari jalan untuk bisa bertemu Megawati Soekarnoputri. Dengan menggunakan jasa Hendropriyono dan anak menantu Hendropriyono, Brigjen TNI Andika, Kadispen Angkatan Darat, permohonan Jenderal Budiman untuk bisa bertemu Megawati tersebut akhirnya dikabulkan. Pertemuan konon telah dilaksanakan hari Kamis, 15 Mei 2014 yang lalu.

Menurut lingkaran dalam Kasad, tanda tanda adanya manuver politik politik untuk menjodohkan Jenderal Budiman dengan Jokowi nampaknya sudah terbaca. Sejak bulan April 2014 lalu, gerakan itu telah diketahui. Bahkan, dalam sebuah acara di Bogor, istri Budiman "keceplosan" bahwa suaminya tengah dilamar oleh PDI P untuk menjadi Cawapres Jokowi. Jika hal ini benar, mestinya Budiman bersikap kritis terhadap iming iming tersebut. Apalagi jika yang memberikan angin surga adalah Hendropriyono. Sebab selama ini, menurut kalangan dalam PDI P, nama nama yang dilirik untuk disandingkan dengan Jokowi adalah Puan Maharani, Jusuf Kalla dan Abraham Samad. Tidak pernah ada nama Budiman. Jangan jangan ini hanyalah akal Hendropriyono agar menantunya yang kini Brigadir Jenderal di Angkatan Darat mendapat hadiah karier yang gemilang dari Budiman.

Banyak yang berpendapat bahwa Hendropriyono lah yang mendorong dorong Budiman berpolitik praktis. Dalam sebuah acara di Mabes AD yang dipimpin oleh Kasad Budiman, yang juga dihadiri oleh para sesepuh dan purnawirawan TNI, Hendropriyono meminta agar Angkatan Darat menugaskan putra terbaiknya untuk menjadi Wakil Presiden mendampingi Jokowi. Lebih lanjut mantan Kabin tersebut bahkan mengatakan bahwa meskipun telah menjadi Wapres, tetapi loyalitasnya tetap kepada Angkatan Darat. Bahkan apelnyapun tetap di Mabes AD. Tentu pikiran yang amat ganjil dan tidak masuk akal.

Yang lebih merusak etika dan disiplin keprajuritan, konon pertemuan politik Budiman dengan Megawati tersebut tidak diketahui, apalagi dilaporkan ke Panglima TNI Moeldoko. Padahal, bulan April yang lalu Presiden SBY selaku Panglima Tertinggi TNI sudah mengingatkan agar dihindari pertemuan pertemuan politik antara para petinggi TNI dengan para Capres maupun para pendukungnya. Pasalnya, SBY tidak ingin para prajurit TNI menjadi bingung. Sebagai pelaku utama reformasi TNI, SBY juga tidak ingin netralitas TNI sebagai institusi terganggu. Jika keluarga TNI memang memiliki hak pilih dan bebas pula menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Presiden bulan Juli nanti. Para keluarga TNI tersebut bisa saja berada diwilayah politik. Tetapi bagi tentara aktif hak begitu tidak dibenarkan.

Jika dipetik pelajaran mengapa peran militer di sebuah negara dianggap tidak sesuai dengan norma demokrasi, sebagaimana era Orde Baru dulu, karena disamping para Jenderal tergoda untuk bermain politik , juga akibat kesalahan para politisi sipil. Untuk kepentingan politik golongan tertentu, golongan tersebut menggoda dan menarik narik para Jenderal ke pihaknya. Seharusnya orang seperti Hendropriyono memahami arti dari netralitas TNI, dan tidak mengajarkan hal hal yang salah dan bisa merusak netralitas TNI. Megawati sebagai mantan Presiden seharusnya secara moral bisa menjaga disiplin TNI dan tidak ikut ikutan merusaknya. Mendidik seorang Jenderal senior untuk berselingkuh dengan atasannya adalah sesuatu yang merusak etika dan juga tabu bagi seorang negarawan.

Untuk tidak merusak dan menodai nama baik TNI sebagai institusi, sebaiknya Budiman, atau Jenderal siapapun, yang berambisi untuk menjadi Cawapres mundur dari jabatannya. Itu ksatria namanya. Tidak main dibelakang, dan tidak berselingkuh dengan atasan dan para prajuritnya.