New Delhi - Kekuatan politik sayap kanan, Bharatiya Janata Party (BJP), memenangkan Pemilu India, mengalahkan dominasi Partai Kongres yang dikuasai dinasti Nehru-Gandhi. Pemimpin oposisi Narendra Modi dipastikan menjabat sebagai perdana menteri baru.

Namun, skandal membayangi kabinetnya. Salah satu pembantu dekat Narendra Modi, Amit Shah, ditunjuk bergabung dalam pemerintahannya meski menghadapi tiga tuduhan pembunuhan.

Seperti dimuat Daily Mail, Selasa (20/5/2014), Amit Shah adalah mantan menteri di negara bagian Gujarat, yang membantu kemenangan pemilu partai nasionalis Hindu itu menuju kekuasaan. Dia ditugaskan melakukan kampanye BJP di Uttar Prades, negara bagian terbesar di India.

Upayanya berhasil menyabet 71 dari 80 kursi parlemen dari negara bagian tersebut -- proporsi signifikan dari anggota parlemen India yang secara keseluruhan berjumlah 534. Sebaliknya, Partai Kongres hanya berhasil mengamankan 44 kursi nasional.

Sebagai hadiah, Amit Shah menjadi calon kuat memegang jabatan penting dalam pemerintahan baru yang akan diumumkan hari ini.

Shah menghadapi 3 tuduhan terkait pembunuhan polisi atas 3 terduga teroris Muslim di Gujarat, saat ia menjabat sebagai menteri dalam negeri di negara bagian tersebut.

Dia menyangkal tuduhan itu, yang katanya bermotif politik untuk mendiskreditkan kepemimpinan baru .

PM Narendra Modi juga menghadapi tuduhan tidak melakukan banyak upaya untuk menghentikan kerusuhan komunal di Gujarat pada 2002.

Sekitar 1.000 orang tewas dalam kerusuhan itu, sebagian besar adalah Muslim. Modi selalu membantah tuduhan itu dan ia tidak pernah dijerat hukum.

34 Persen Anggota DPR 'Kriminal'


Tak cuma calon menteri, parlemen India mendatang akan diisi politisi yang menghadapi tuduhan kriminal. Meski, dalam kampanyenya, PM terpilih Narendra Modi berjanji membentuk pemerintah yang bersih.

Sejumlah anggota parlemen dari BJP menghadapi tuduhan kriminal termasuk pembunuhan, penculikan, perampokan, dan penghasutan yang mengarah pada ketidakharmonisan masyarakat.

Riset dari Association for Democratic Reforms menunjukkan, 186 anggota baru majelis rendah, atau 34 persen menghadapi tuduhan kriminal. Lebih banyak dari 158 anggota parlemen sebelumnya.

Sementara 21 persen dari 543 anggota parlemen menghadapi tuntutan pidana serius. Empat dari 9 anggota parlemen yang dituduh melakukan pembunuhan berasal dari BJP, dan begitu juga 10 dari 17 anggota parlemen yang didakwa dengan percobaan pembunuhan.

Jagdeep Chhokar dari Association for Democratic Reforms mengatakan, partai politik memilih kandidat anggota parlemen berdasarkan peluang mereka untuk menang dalam pemilu, bukan kontribusi mereka pada pemerintahan yang baik setelah terpilih.

"Masyarakat tidak bisa berharap bahwa orang-orang ini dapat berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik selama masa jabatan mereka," kata Chhokar, seperti dimuat Arab News.

"Jika ini terus berlanjut pada pemilu mendatang maka akhirnya Anda akan melihat sebagian besar legislator terlibat kasus kriminal. Kedengaran konyol tapi itu nyata," kata dia.
- See more at: http://news.liputan6.com/read/205206....PIyrxHH0.dpuf