Nasdem Harap Koalisi Jokowi Tidak Banci

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi atau kerjasama partai politik untuk mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden, harus didasari ideologi, platform dan tujuan jelas.Bukan sekedar pragmatisme mencari keuntungan jangka pendek berbasis uang atau bayangan ketakutan terhadap kekalahan.

Politisi Partai NasDem Despen Ompusunggu menilai, PDI Perjuangan sebagai pemimpin koalisi bersama Partai NasDem dan PKB harus konsisten dengan pendirian dalam memilih kawan atau sekutu politik untuk menata, merubah dan memperbaiki bangsa Indonesia ke depan.

"Jika sudah yakin rakyat akan memilih Jokowi dalam Pilpres, maka cukup bersama PKB dan Partai NasDem, guna memenuhi prosedur administratif mengajukan Capres. Bukan justru membuka pintu kepada partai politik mana saja, asalkan mau tanpa syarat. Kalau sikap seperti itu, iya namanya koalisi banci tanpa kejelasan kelamin politik,"katanya.

Ia menilai, kekhawatiran tidak menguasai parlemen sehingga mengganggu laju pemerintahan tidak mendasar. Sebabnya, hal itu bukan ancaman mutlak. Apalagi, pemilihan presiden ditentukan rakyat.

"Sepanjang kebijakan memihak rakyat, maka anggota DPR sebagai wakil rakyat akan mendukungnya. Banyak cara yang bisa digunakan meloloskan kebijakan pemerintah, asalkan benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat," urainya.

Menurut fungsionaris DPP Partai NasDem ini, terminologi koalisi yang kini diistilahkan sebagai kerjasama politik tanpa syarat, sebenarnya tidaklah seutuhnya benar. Karena semua Parpol yang bergabung pastilah mengharapkan dan memperjuangkan kepentingan masing-masing, untuk berkuasa sekaligus mendapatkan keuntungan.

"Di mana pun di dunia ini, no free lunch atau tidak ada yang makan gratis dalam politik. Janganlah menciptakan utopia politik, kepura-puraan atau kemunafikan dan model pembodohan baru kepada rakyat. Kita perlu kejujuran, transparansi dan konsistensi perjuangan, bukan sekedar pencitraan yang justru kontradiktif,"
cek
katanya.