Arah Koalisi Golkar Diserahkan ke Ical

Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Idrus Marham mengatakan Rapat Pimpinan Nasional VI Golkar akan memutuskan untuk menyerahkan mandat sepenuhnya kepada Ketua Umum Aburizal Bakrie dalam menentukan arah koalisi.

Idrus optimistis keputusan itu tidak akan diambil melalui mekanisme voting. Sebab, sehari sebelum penyelenggaraan Rapimnas VI, dirinya sudah mengadakan pertemuan dengan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Golkar di kediaman Aburizal Bakrie. Pimpinan dari 33 DPD sepakat menyerahkan keputusan koalisi kepada Aburizal.

"Sesuai dengan permintaan para Ketua DPD I, mereka memberi mandat kepada Ketua Umum untuk memutuskan koalisi yang terbaik," kata Idrus saat ditemui di sela Rapimnas VI Golkar di Jakarta Convention Centre, Minggu, 18 Mei 2014.

Menurut Idrus, keputusan itu serupa dengan hasil Rapimnas Partai Hati Nurani Rakyat, yang menyerahkan kepada Ketua Umum Wiranto untuk menentukan arah koalisi.

Idrus juga mengatakan, dalam Rapimnas VI, akan ada titik temu berkaitan dengan perubahan mandat kepada Aburizal. Dalam Rapimnas III Golkar 2012, Aburizal diberikan mandat sebagai calon presiden. Namun, pada Rapimnas VI, mandat Aburizal diubah menjadi penentu keputusan koalisi.

Keputusan koalisi yang akan diambil Aburizal, tutur Idrus, ada tiga opsi. Pertama, merapat ke calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo. Kedua, mendukung calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto. Ketiga, membentuk poros baru bersama Partai Demokrat.

Berdasarkan pertemuan tim Demokrat dan Golkar, Idrus mengusulkan nama Aburizal sebagai calon presiden dan anggota Dewan Pembina Demokrat, Pramono Edhie Wibowo, sebagai calon wakil presiden.

Meski bukan pemenang konvensi, kata Idrus, nama Pramono diusulkan tim Demokrat, bukan Dahlan Iskan--yang memenangi konvensi. "Mereka beralasan, konvensi itu untuk calon presiden, bukan wakil," ujar Idrus.

Namun, kalau ada perubahan nama dari Pramono kepada yang lain, selayaknya Demokrat dan Golkar duduk kembali untuk membahas hal itu.

SUMBER............