JAKARTA – Peran oposisi yang dipilih Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) setelah masuk kursi Senayan pada 2009 ternyata tidak bertahan lama. Setelah satu periode, Partai Hanura kini mengambil keputusan drastis untuk tidak lagi menjadi partai di luar pemerintah, namun berusaha masuk koalisi yang bisa menjamin posisi dalam pemerintahan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Hanura di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (6/5). Dalam pernyataan awalnya, Wiranto menyebut, akan ada perubahan posisi Partai Hanura dalam pemerintahan. ”Mengapa perlu membicarakan posisi Partai Hanura? Karena akan ada perbedaan paradigma, ada perbedaan posisi,” ujar Wiranto kepada ratusan kader dari DPP, DPD, dan DPC Partai Hanura.

Wiranto menyatakan, pada 2009 Partai Hanura melihat begitu banyak praktik korupsi dan penyimpangan hukum lainnya. Hal itu membuat Partai Hanura mengambil posisi di luar pemerintah. ”Lima tahun Partai Hanura sudah melaksanakan itu sehingga mendapat predikat paling bersih,” klaim Wiranto.

Namun, posisi itu, tampaknya, tidak menjamin elektabilitas Partai Hanura. Menurut Wiranto, dalam posisi partai yang bersih dan berada di luar pemerintah, Partai Hanura belum mendapat kepercayaan publik. Karena itu, Wiranto menilai perlu ada perubahan paradigma, Partai Hanura harus berada di dalam pemerintahan. ”Seizin teman-teman sekalian, kita akan mencoba banting setir. Melakukan langkah-langkah masuk dalam sistem, berkoalisi,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, berkoalisi bukan hal yang mudah. Wiranto mempertanyakan pemerintahan atau calon presiden mana yang nanti dipilih rakyat. Pertanyaan itu tentu sulit dijawab karena masing-masing calon memiliki kekuatan yang merata. ”Pemerintahan yang mana (yang dipilih)? Kita bukan dukun, kita juga bukan paranormal. Tentu (memilih koalisi) tidak mudah,” ujarnya.

Wiranto menambahkan, DPP bersama dirinya telah melakukan lobi politik secara intens dengan pimpinan partai dan capres. Wiranto menyatakan sudah beberapa kali bertemu dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya sekaligus capres Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Rakyat yang juga capres Prabowo Subianto, capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Radjasa. Hasil pertemuan itu belum mengambil keputusan bulat ke mana arah koalisi Partai Hanura.

”Tugas lobi belum selesai. Tapi, kita tidak bisa menunggu. Sejauh mana yang ditangkap DPP dalam komunikasi politik, kita bisa mendapatkan gambaran riil,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Yuddy Chrisnandy menyatakan, opsi Partai Hanura, tampaknya, akan mengerucut pada dua pilihan, yakni berkoalisi dengan Prabowo atau Jokowi. Posisi koalisi dengan Partai Golkar sempat dipertimbangkan, namun memudar seiring akan adanya potensi koalisi Partai Golkar dengan Partai Gerindra. ”Pak Aburizal sudah merapat ke Pak Prabowo. Mereka sama kuat,” ujar Yuddy.

Jika ditanya pendapat pribadi, Yuddy menilai Partai Hanura sebaiknya bergabung dengan partai pemenang pemilu. PDIP dinilai sebagai partai terkuat yang bakal memenangi pileg, termasuk keberadaan Jokowi yang memiliki elektabilitas tertinggi di antara capres lain. ”Ada baiknya kita bergabung dengan partai pemenang pemilu, termasuk capres dengan elektabilitas tertinggi,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Yuddy, PDIP sudah memiliki koalisi yang pasti dengan Partai Nasdem. Tentu, jika bergabung, Partai Hanura tidak perlu membahas isu power sharing dengan kondisi saat ini. ”Kita tahu diri. Jangan bicara power sharing. Kalau sudah pasti bergabung, pasti nanti diperhatikan,” tandasnya. (bay/c7/fat)

http://www.jawapos.com/baca/artikel/...-Masuk-Koalisi