JAKARTA- Rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk dipastikan batal. Kepastian tersebut diperoleh setelah Serikat Pekerja (SP) BTN menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

"Pertemuan SP BTN dengan Hatta Rajasa pada Senin (5/5) sore menandai bahwa kemelut rencana akuisisi berakhir. Surat pembatalan juga akan diumumkan di media cetak pada Selasa (6/5)," kata Ketua SP BTN Satya Wijayantara di Jakarta, Senin 5 Mei 2014.

Menurut Satriya, akuisisi BTN dibatalkan dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatif yang lebih besar untuk kepentingan negara dan rakyat. Dia menjelaskan, pembatalan akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada 21 Mei 2014.

Satya juga mengatakan, menurut Hatta Rajasa, semua menteri harus menghormati intruksi yang telah dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika rencana akuisisi BTN tetap dilakukan, maka melanggar instruksi Presiden SBY. BTN sebagai alat negara dalam bidang pemenuhan kebutuhan rumah untuk rakyat harus tetap dipertahankan.

“Pak Hatta Rajasa menjamin pada masa pemerintahan SBY tidak akan ada akuisisi BTN. Jika ini dilakukan, maka melanggar instruksi Presiden SBY,” tegas Satya.

Sebagaimana diketahui, akuisisi BTN pernah diwacanakan Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan menyebut tiga alasan pelepasan bank tersebut ke Mandiri. Pertama, menolong BTN karena selama ini sudah tidak sanggup memenuhi tingginya permintaan masyarakat terhadap perumahan.

Namun Presiden SBY melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta rencana akuisisi tersebut tidak dilanjutkan, karena berpotensi menimbulkan dampak luas menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Wacana tersebut juga mendapat penolakan keras dari sejumlah kalangan, termasuk karyawan Bank BTN, yang dilakukan melalui serangkaian aksi unjuk rasa.

Sebelumnya, Menko perekonomian Hatta Rajasa menyatakan kebijakan akuisisi BTN oleh Bank Mandiri sebaiknya tidak dilakukan. Alasannya, kebijakan tersebut tidak tergolong kebijakan.

"Apabila tidak mendesak dan dapat menimbulkan pengaruh pada pemerintahan yang baru, karena policy-nya berbeda, maka tidak usah dilakukan," terang Hatta.

Mantan Menristek itu juga mengatakan menurut presiden rencana kebijakan tersebut sudah menimbulkan kontroversi. Apalagi timbul penolakan dari pihak serikat pekerja BTN. Selain itu, dia menuturkan, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada BUMN itu sendiri. Namun juga mempengaruhi pihak-pihak lain, seperti pemegang saham.

"Dalam konteks BTN, bukan apakah baik atau tidak, tapi presiden menghendaki agar ini di-manage dengan baik, fungsi koordinasi, dengan Menkeu terutama. Apalagi sudah muncul penolakan bagi karyawan, ini tidak baik. Makannya di-manage dengan baik atau ditunda," tuturnya.

Meski begitu, besan Presiden SBY ini mengakui bahwa kebijakan tersebut tidak sepenuhnya membawa dampak buruk. Kebijakan akuisisi tersebut sangat baik untuk menyambut Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) pada 2015 mendatang.

Namun, dia kembali menegaskan jangka waktu yang terlalu pendek, serta adanya kontroversi, membuat kebijakan tersebut harus ditunda.

"Waktunya pendek, apalagi penolakan sudah cukup meluas. Ada yang pro dan kontra. Kebijakan ini baik untuk menghadapi ASEAN Community, tapi proses ini harus dilakukan dengan baik," lanjut politikus PAN tersebut.

Untuk itu, Hatta menyatakan sepakat dengan surat Seskab Dipo Alam yang berisi tentang permintaan dilakukan pengkajian komprehensif terkait wacana pangalihan kepemilikan saham Bank BTN itu.

"Semoga dengan keputusan Presiden tersebut, tidak perlu lagi ada polemik dan keresahan karyawan," tandasnya.(IA)