P.T. Kiani Kertas menghebohkan sejak beberapa tahun. Dulu pabrik tersebut milik Imperium Penguasa Kayu Bob Hasan, teman baik Suharto. Karena penggunaan uang negara untuk Kiani Kertas (KK) Bob Hasan harus masuk penjara. Hal lain yang menghebohkan adalah hutang yang sangat tinggi untuk pembangunan kompleks pabrik atau kekerasan melawan masyarakat. Bahwa pabrik yang baru saja selesai harus menghentikan produksinya dalam beberapa tahun kemudian, hanya mengherankan orang-orang yang tidak mengetahui bahwa di Kalimantan tidak mencukupi kebutuhan bahan baku kayu. Sekarang terjadi lagi kekacauan pada KK, karena KK dalam proses perubahan struktur kepemilikan.

KK dijual. Finance Group Amerika Serikat JP Morgan & Co bersama Mr. Lauw dari Singapur mengambil alih dari P.T. Energi Nusantara dengan jumlah 200 juta US$ dan melunasi hutang pada bank sebesar 210 juta US$, terutama pada Bank Mandiri. Lucunya: KK sudah lama bukan milik Bob Hasan lagi, melainkan bekas Komandan Kopassus dan bekas mantu Suharto, Prabowo Subianto. Setelah mengakhiri karir militernya Prabowo menjadi usahawan yang berhasil: Prabowo adalah pemilik saham terbesar pada Energi Nusantara (79%) dan sekaligus Direktur Kiani Kertas.

Pabrik Selulosa Kiani Kertas di Kalimantan Timur

Enam dari tujuh perusahaan bubur kertas (selulosa) dan kertas Indonesia berada di Sumatera. Yang ke 7 Kiani Kertas (KK) berada di Kalimantan. Delapan tahun yang lalu pada 31 Maret 1997 mulai diproduksi bubur kertas, kertas dan papan serat berkepadatan menengah (Medium Density Fiberboard/MDF). P.T. Kiani Kertas memiliki kapasitas 525.000 ton bubur kertas per tahun dan 200.000 MDF {sebagai perbandingan: pabrik bubur kertas terbesar di Sumatera Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), memproduksi 2 juta ton bubur kertas per tahun}. Kompleks pabrik KK terletak 2 km dari sungai Berau di desa Mangkajang, kecamatan Sambaliung, wilayah Berau. Kota Berau berjarak 40 km dan ibukota propinsi Samarinda berjarak 290 km.

Keputusan pembangunan pabrik dimulai tahun 1990, pembangunan pabriknya sendiri, yang seharusnya 3 tahun, berlangsung pada tahun 1994. Dalam masa pembangunannya pada tahun 1996 sudah ada rencana perluasan. Dulu Machnan R. Kamaluddin adalah direktur P.T. Kiani Kertas. Untuk meningkatkan produksi bubur kertas dibutuhkan mesin-mesin baru. Untuk itu P.T. Kiani Kertas membutuhkan 930 juta US$ atau 2,1 trilyun Rupiah. Hampir setengahnya, 410 juta US$ (943 milyar Rupiah ) dibiayai oleh satu kelompok bank, 4 diantaranya adalah BUMN dan 10 bank swasta. Lead Arranger adalah Bank Negara Indonesia (BNI), sebagai Co-Arranger adalah Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank Umum Nasional (BUN). /Suara Pembaruan, 10 Mei 1996/

Selebihnya KK menerima 410 juta US$ dari Pemerintah Indonesia sebagai kredit. Untuk memungkinkan mendapat kredit negara, Suharto mengeluarkan Keppres 93/96 pada tanggal 10 Desember 1996. Keppres tersebut bukan satu-satunya kemudahan; Pada 1977 KK bersama 9 perusahaan besar lainnya menikmati kebebasan pajak untuk jangka waktu 10 tahun (tax holiday). /D & R, 13 September 1997/

Tampaknya para perencana telah lalai dalam merencanakan kapasitas untuk jangka panjang. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa KK akan mengalami kesulitan mendatangkan kayu dalam waktu dekat dan kesulitan tersebut akan terus berulang. Tahun 2003 penyediaan kayu macet total dan KK menghentikan produksinya untuk jangka waktu setengah tahun karena kekurangan bahan baku. Penyelesaian kesulitan-kesulitan produksi muncul dalam wujud 2 anggota militer tingkat tinggi. Awal Desember 2003 Jendral Luhut B. Panjaitan mengambil alih kepemimpinan, dibawah Mentri Perindustriannya Suharto dan Prabowo Subianto, bekas Komandan Kopassus dan mantu Suharto. Tidak jelas peranan apa yang dimainkan ke 2 ex-militer tersebut dalam pengambilalihan kepemimpinan. Luhut Panjaitan menurut pengaukannya berfungsi sebagai direktur perusahaan pada tahap pertama, sedangkan Prabowo tampaknya tidak memiliki posisi formal. Dengan kata lain Prabowo menerima tugas dari Luhut Panjaitan untuk „mencari uang“, kemudian orang mengetahui bahwa posisinya sangat menentukan. - Walhi: Transisi 2003 ke 2004, Membagi Racun dan Bencana ke „Pulau Masa Depan“ - Ternyata Prabowo sendiri menyatakan dalam suatu wawancara dengan SCTV, bahwa ia direktur P.T. Kiani Kertas. /SCTV Liputan 6, 19 Maret 2004/

Masalah-masalah pada Kiani
1. Hutang dan Penipuan

Banyak uang mengalir ke KK. Tidak semuanya didapatkan dengan sah. Misalnya Bob Hasan telah menyalah gunakan dana penghutanan kembali dan uang negara untuk pembangunan pabrik dan kelanjutan produksi. Setelah Suharto jatuh pada tahun 1998 barulah tindakan penyalahgunaan tersebut sedikit demi sedikit terungkap. Akibatnya para penguasa kayu harus mempertanggungjawabkan tindakannya didepan pengadilan. Pada tahun 1999 Didi Dawis seorang rekan usaha Bob Hasan, menuntutnya di Pengadilan Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Bob Hasan memiliki hutang sebesar 20 juta US$. Pengadilan memutuskan bahwa Bob Hasan harus membayar hutangnya dalam waktu 30 hari, pada 10 September 1999. Tampaknya tidak mudah bagi Bob Hasan yang memiliki hutang yang menggunung. Ia mempunyai hutang pada beberapa bank (Bapindo, kelompok Bank BCA, BII, BNI, BTN, Bank Exim, Bank Danamon dan PDFCI) sejumlah 227,75 milyar Rupiah atau 312,5 juta US$.

Bob hasan memiliki saham pada P.T. Kiani Kertas sebesar 20%, pada P.T. Kiani Lestari sebesar 70% dan pada P.T. Kalimanis Plywood Industries sebesar 10%. Seperti halnya Kiani Kertas, Kiani Lestari dan Kalimanis Plywood Industries jatuh ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Hutang Kiani Lestari saja (pada BPPN) sebesar 49,348 milyar Rupiah. Hutang Kalimanis Plywood Industries sebesar 299,33 milyar Rupiah. Lebih tinggi lagi hutang KK yaitu 4.090 milyar Rupiah. /Kontan, 13 Desember 1999/

Setelah pembenahan kembali hutang-hutang, kreditor utama KK pada waktu itu adalah Bank Mandiri mengambil alih kredit Kiani Group pada tanggal 15 Nopember 2002. Melalui perusahaaan lain yaitu P.T. Anugra Cipta Investa, akhirnya KK menjadi milik P.T. Energi Nusantara yang tidak mengambil alih hutang KK. Sehubungan dengan pemeriksaan yang sedang berjalan tentang pemberian kredit dari Bank Mandiri dan dengan demikian juga korupsi yang terkait, maka pemilik baru KK menjadi sorotan. Juga Prabowo harus menghadap interogasi.

2. Kekurangan kayu di Kalimantan Timur

Seluruh perusahaan kayu di Kalimantan Timur yang dulu kaya akan hutan kayu, terjerat dalam kesulitan besar pada tahun 2000. Lusinan perusahaan tidak mendapat persediaan bahan baku lagi dan banyak dari perusahaan tersebut terpaksa mengimport kayu agar tidak membahayakan eksistensi usaha mereka, begitulah pengakuan pemimpin Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Kanwil Deperindag) Ir. Himanudin Nasution pada tanggal 14 Januari 2000 di Samarinda.

Juga Kiani Kertas, pabrik seharga 3 trilyun Rupiah yang baru 3 tahun sebelumnya secara resmi dibuka oleh Presiden Suharto, pada tahun 2000 tidak memiliki cukup kayu untuk produksinya. Karena tidak adanya persediaan KK harus mengimport kayu keping dari Australia demi memenuhi kebutuhan harian sebanyak 5.000 m3 kayu, begitulah pengakuan perusahaan.

KK diduga mengimport kayu tidak hanya dari Australia, tetapi juga dari Philipina dan Malaysia. Informan kami menganggap hal tersebut sebagai lelucon yang tak lucu. Philipina sudah lama kehilangan sebagian besar hutannya dan Malaysia sejak beberapa tahun mengeluh tentang kekurangan kayu (tapi dilain pihak merupakan eksportir produksi kayu terbesar dunia). Malaysia tidak memiliki kayu untuk produksi kayu keping untuk eksport.

Industri kayu Malaysia mengerjakan 7 juta m3 kayu pertahun. Wilayah Malaysia di Kalimantan yang kaya akan hutan memproduksi tidak mencapai sepersepuluhnya yaitu 700.000 m3, tetapi mengerjakan 2 juta m3 tiap tahun. Jelas itu tidak mungkin. Industri Malaysia tergantung dari barang selundupan dan barang tersebut berasal dari - tebak? - Kalimantan.

Tampaknya KK ingin menutupi cacatnya dengan mengatakan mengimport kayu keping dari Malaysia. Jika benar kayu keping berasal dari Malaysia, hal ini tidak menutupi kemungkinan bahwa KK terlibat dalam penebangan kayu liar.Sumber kepercayaan kami mengatakan, kebutuhan KK meningkat sejak 2001 sedangkan pemasukan bahan baku menurun. Tahun 2001 P.T. Tanjung Redeb Hutani merupakan pamasok utama dari KK, kemudian bermunculan perusahaan pemasok lainnya yaitu P.T. Sumalindo Lestari Jaya, P.T. Karya Lestari dan perusahaan negara P.T. Inhutani. Terutama dari Inhutani diketahui bahwa ada praktek penebangan kayu illegal, terutama di hutan primer di wilayah Berau.

3. Kontradiksi yang tidak terpecahkan

Baru saja Prabowo Subianto menjadi Direktur P.T. Kiani Kertas, ia harus menghentikan produksi selama 6 bulan pada tahun 2004. Karyawan tidak akan dikeluarkan menurutnya dan juga kapasitas 525.000 ton selulosa per tahun dan 200.000 ton MDF per tahun tetap dipertahankan. Persediaan ada, walaupun hanya kayu perkebunan, kayu dengan kualitas yang kurang baik dan kayu gergaji . /SCTV Liputan 6, 19 Maret 2004/

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Kalimantan Timur menyatakan sebaliknya. Pemimpinnya, Nusyirwan Ismail menyatakan dalam sebuah wawancara dengan koran Kompas, bahwa sejak beberapa tahun lalu produksi KK menurun. Tahun 2000 KK hanya memproduksi selulosa setengah kapasitas (266.880 ton), tahun 2001 produksinya 179.425 ton, tahun 2002 lebih sedikit lagi yaitu 148.397 ton. Alasannya, KK tidak memiliki bahan baku yang cukup. /Kompas, 30 Januari 2004/

Kedua pernyataan diatas membingungkan dan tidak menjelaskan duduk masalah bagaimana membayar karyawan. Bagaimana mungkin KK tetap membayar gaji, jika sejak beberapa tahun produksinya menurun? Pernyataan tentang masalah persediaan juga merupakan kebalikannya: Sementara Prabowo menyatakan bahan baku secara prinsip tersedia, kenyataannya bahan baku sudah habis.

KK mengakui hanya menggunakan kayu perkebunan, selebihnya adalah kayu import. Sumber terpercaya menyatakan lain, bahwa KK berusaha menyelesaikan masalah penyediaan dengan caranya sendiri. Dari pengamatan, KK mendapatkan kayu dari sumber tertentu: di Samarinda, ibukota propinsi Kalimantan Timur, pedagang dan perantara kayu dikota menjual kayu yang tidak terdaftar: kayu tersebut berasal dari penebangan kayu liar. Sampai hari ini yang berwenang tidak mengambil tindakan apapun untuk memerangi tindakan illegal tersebut.

4. Perusakan lingkungan

Prabowo menyatakan, KK secara ekonomi untuk jangka panjang hanya menggunakan kayu perkebunan untuk melindungi lingkungan alam. Untuk menghindari pengotoran udara dan perusakan lingkungan, pabrik dilengkapi dengan teknologi termodern. /SCTV Liputan 6, 19 Maret 2004/

Dilapangan terlihat lain. Sumber terpercaya kami yang bekerja dilapangan mengatakan, bahwa di kampung-kampung di sekitar pabrik tercium bau menusuk sejenis belerang yang umumnya dihasilkan dari produksi selulosa. Sumber terpercaya lainnya yang bekerja disana mengatakan ada tanda-tanda bahwa KK membuang air limbahnya melalui saluran bawah tanah langsung ke laut Sulawesi.

Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman pada tahun 2001 telah meneliti secara lengkap limbah industri yang berbentuk padat, cairan dan gas, seperti juga bau, debu dan kebisingan dengan hasil bahwa pengotoran lingkungan sangat mungkin berasal dari pengolahan kayu, terutama perusahaan yang memproduksi selulosa, kertas dan MDF. /Prof. Dr. Ir. Sipon Muladi dan Syahrumsyah SH, M.Si.: Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Efisien dan Berwawasan Lingkungan/

Tidak tertutup kemungkinan bahwa bau busuk yang berasal dari P.T. Kiani Kertas , berdasarkan penelitian diatas, membahayakan kesehatan penduduk desa-desa disekitar pabrik selulosa, begitulah pendapat para pencinta lingkungan di lingkungan pabrik. Pembuangan ke laut Sulawesi dapat merusak atau mematikan kehidupan laut, melalui ikan-ikan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat setempat, bereaksi sebagai racun pada manusia.

5. Pengamanan militer

Sejak tahun-tahun pertama pendirian perusahaan, pada awal pembangunan pabrik selulosa P.T. Kiani Kertas sudah bermasalah dengan penduduk setempat. Masalah ini tidak sampai keluar karena yang bersangkutan takut. Sumber terpercaya di tempat, yang tidak ingin diketahui identitasnya mengatakan bahwa P.T. Kiani Kertas memindahkan 2 desa untuk pembangunan pabrik, yang terletak dalam wilayah perencanaan. Tetapi perusahaan menolak membayar biaya pembongkaran rumah-rumah dan biaya pindah. Orang-orang yang menolak dipindahkan, diancam dan diteror oleh sekelompok militer. Akhirnya masyarakat menyingkir dan meninggalkan kampungnya tanpa gantirugi. Karena rasa takut sampai hari ini hal tersebut tidak dibicarakan secara terbuka, karena lingkungan tersebut dijaga oleh militer.

Semua masalah tersebut diatas sampai kini tidak diselesaikan secara damai. Alasannya adalah sampai kini masalah tersebut hampir tidak didiskusikan secara terbuka, karena orang-orang takut terhadap Prabowo Subianto, ex Jendral Kopassus, takut akan aksi militer yang dilakukan terhadap setiap perlawanan. Wilayah produksi dijaga ketat: anggota Kopassus menghalangi orang yang tidak berhak masuk. Berdasarkan situasi tersebut tidak mungkin menyelesaikan masalah.

Hubungan tradisi yang baik dengan militer cukup menjelaskan, bagaimana kini KK menjadi milik ex anggota militer. Hal ini disebabkan bukan hanya jalur kapital atau kemampuan wiraswastanya saja, tetapi lebih pada hubungan dengan institusi yang dimiliki militer. Dari sumber yang tidak ingin disebutkan, bahwa Prabowo dapat menembus ke jasa perusahaan melalui Yayasan Korp Baret Merah (KOBAME) dan didukung oleh orang-orang semasa ia menjabat Komandan Kopassus dan sampai saat ini masih setia. Bekas „Tangan Kanan“ nya dari masa Kopassus yang kini memegang jabatan di Badan Intelijen Nasional (BIN), juga memainkan peranan penting.

Prabowo Subianto sebagai penyelamat „Saya merasa bertanggung jawab dan saya percaya, ada jalan keluar yang baik“ (untuk masalah keuangan dan produksi), kata Prabowo pada Majalah Gatra di bulan Juli 2005. Negara tidak menurunkan uang jika KK tidak berproduksi. Dan ia mendemonstrasikan tekadnya menyelamatkan KK. Setelah Prabowo pada awal tahun menyatakan kesediaannya menjual perusahaan, sejumlah perusahaan internasional menunjukkan minatnya. /Gatra, 5 Juli 2005/

Mr. Lauw, pemilik perusahaan United Fiber System (UFS) dari Singapur yang mendapat order melalui JP Morgan dan badan keuangannya sendiri yaitu Kingsclere Finance. UFS sudah berada di Kalimantan; membangun pabrik selulosa baru Kalimantan Selatan. Transaksinya yang oleh lingkungan politik dan ekonomi disambut dengan besar hati, akan ditutup pada bulan September. Jika semuanya berhasil, maka Prabowo akan muncul sebagai penyelamat; KK kembali berproduksi, karena kapital baru yang tersedia. Dengan demikian kebangkrutan pabrik selulosa terbesar Indonesia terselamatkan. Nama Indonesia sebagai lokasi ekonomi yang handal terpoles menjadi cantik yang menyebabkan investor-investor potensial bereaksi positif.

Bagaimana seharusnya penyelesaian masalah-masalah lainnya, bagaimana mendatangkan hutan, bagaimana memenuhi kebutuhan produksi, apakah diusahakan untuk jangka panjang dan tidak merusak lingkungan, bagaimana memuaskan kebutuhan masyarakat, semua pertanyaan tersebut masih belum tersentuh.

Berlin, Agustus 2005

Sumber : http://home.snafu.de/watchin/Kiani_ind.htm

Tentang LSM Watch Indonesia! : http://de.wikipedia.org/wiki/Watch_Indonesia!
(artikel dlm bahasa Jerman, jadi coba pake gugel translate aja. karena LSM tsb emang LSM kemanusiaan yg dibentuk oleh orang2 Indonesia dan orang Jerman. ket lebih lanjut baca aja di sana gan)

j*vascript:alert(document.lastModified)