Jakarta - Dianggap belagu dan ditolak jadi Gubernur, Ahok hanya cuek menanggapi hasil survei dari organisasi sayap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gema Keadilan. Wakil Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini menyatakan dia sudah terbiasa diserang dengan tekanan yang lebih berat.

"Ahok itu sudah sepuluh tahun di-press seperti itu. Jadi terlalu kecil tuh ditekan kayak gitu, terlalu halus mainnya tuh," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (26/3).

Ahok berujar ia tak memperdulikan apakah riset-riset bernada miring itu sengaja dibuat untuk menjatuhkannya. Toh, menurutnya, ketika masih menjabat Bupati Belitong Timur, ia banyak dapat tekanan, termasuk dari Partai Bulan Bintang.

"Mau (survei itu) pesanan atau apa, aku sudah biasa," ucapnya.

"Dia lupa, Ahok itu nnggak hanya lahir hari ini. Ahok itu sudah ngalamin dari tahun 2003, saat di Belitung Timur diserang Partai Bulan Bintang," tambahnya lagi.

Pernyataan Ahok ini disampaikan menyusul adanya riset dari organisasi sayap PKS (gabungan Gerakan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan), Garda Keadilan dan Benteng Muda PKS) yang menyebutkan warga DKI tak suka Ahok menjadi Gubernur.

Dari 1.589 koresponden yang disurvei, 93 persen disebut tak siap dipimpin Ahok. Penolakan itu bukan karena etnis ataupun SARA melainkan profesionalisme dan cara komunikasi Ahok yang dinilai belagu, sombong, dan merasa paling pintar serta tak simpatik.

Survei Gema Keadilan: 93 Persen Warga Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Pemuda Keadilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar survei soal Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta, jika Joko Widodo resmi ikut pilpres Juli mendatang, hasilnya, sebagian besar responden menolak.
Ketua Divisi Penelitian Gema Keadilan, Mustofa mengatakan bahwa pihaknya mensurvei 1.589 responden pada 20 - 24 Maret lalu, dan hasilnya 93 persen menolak jika Ahok naik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan hanya 7 persen yang setuju.
Mustofa mengatakan sekitar 1589 responden dijangkau melalui survei online. Gema Keadilan mengirim kuisioner melalui email blusting, dan menyebarkannya juga di media sosial. Sedangkan 300 responden diantaranya dijangkau dengan bertatap muka.
"Menariknya, alasan yang disampaikan bukan alasan etnis, namun alasan personal Ahok. Kinerja kepemimpinan dan cara berkomunikasi selama 1,5 tahun belakangan ini," katanya di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa(25/3/2014).
Dari 93 persen warga yang menolak, 24 persen diantaranya menganggap Ahok sebagai pribadi yang sombong dan merasa paling pintar, 23 persen menganggap Ahok adalah sosok yang tidak simpatik dan jauh dari budi pekerti luhur, 17 persen menganggap Ahok tidak berbudaya dan beretika, 17 persen menganggap Ahok terbiasa menyalahkan anak buah dan orang lain, dan 15 persen menganggap Ahok tidak mengormati pendapat orang lain.
"Survei tentang alasan-alasan itu pertanyaannya terbuka, itu aspirasi masyarakat," ujarnya.
Selain itu, 23 persen responden mengkhawatirkan Ahok akan melakukan kebijakan yang eksklusif dan sektarian, 18 persen khawatir hubungan kerja birokrasi pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak akan harmonis, 16 persen kawatir terjadi dekadensi moral, seperti maraknya perjudian, legalisasi prostitusi, 15 persen khawatir Ahok akan menghilangkan kearifan budaya lokal Betawi, dan menggantinya dengan budaya liberal dan hedonis, 12 persen khawatir Ahok akan menjalankan agenda anti demokrasi dan 5 persen khawatir Ahok akan mementingkan.
Mustofa mengatakan survei itu tidak bermaksud mengganjal pencapresan Jokowi. Menurutnya Gema Keadilan PKS hanya menunjukan bahwa masyarakat tidak menerima kepemimpinan Ahok.
Ketua Umum Gema Keadilan, Renold Darmasyah, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa selama ini pembangunan di DKI Jakarta Jokowi lebih berperan. Jika jabatan Gubernur DKI diisi Ahok, maka ritme pembangunan Jakarta akan terganggu.
Mengenai mekanisme penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta jika Jokowi menang Pilpres, rencananya Gema Keadilan akan mengajukan uji materti ke Mahkamah Konstitusi.