Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan penghitungan ulang di 13 Kecamatan Pasuruan, Jatim, akibat suap yang dilakukan caleg Gerindra kepada 13 oknum PPK. Meski hanya penghitungan ulang, namun anggaran yang diperlukan KPU tak sedikit mencapai sekitar Rp 2 miliar.


"Kalau penghitungan ulang perlu waktu tak sedikit. Ada 1.794 TPS harus dihitung. Itu butuh anggaran besar sekitar Rp 2 milar dan perlu waktu mengajukan anggaran dan logisitik," kata komisioner KPU Jawa Timur Dewita Hayu Shinta di kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Senin (28/4/2014).


Menurut Dewita, atas pertimbangan anggaran dan waktu itu maka ia berharap Bawaslu melihat kembali rekomendasi atas 13 Kecamatan. Karena menurut Panwaslu Pasuruan kasus caleg Gerindra murni suap dan tak berpengaruh pada suara. "Tak terbukti ada penggelembungan suara sehingga ini murni pidana. Tapi Bawaslu rekomendasikan penghitungan ulang," ujarnya.

Adapun komisioner KPU Pasuruan Titin Wahyuningsih mengatakan pihaknya telah melakukan simulasi penghitungan suara ulang di 13 kecamatan tersebut, sehingga muncullah anggaran yang tak sedikit. "Banyak kendala teknis yang belum bisa tindaklanjuti, anggaran dan waktu yang dibutuhkan lama. Kami simulasi kalau hitung ulang di kecamatan perlu waktu 5 hari belum lagi pengadaan formulir-formulirnya," ujarnya.


Sebelumnya, caleg DPRD Provinsi Jatim Agustina Amprawati yang diketahui kalah dalam Pileg, mengaku menyuap 13 ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Pasuruan. Ia dijanjikan ketua PPK bisa mengamankan suara 5.000 per kecamatan dengan harga Rp 116 juta. Namun ternyata belakangan ia menjadi korban penipuan karena suara yang dijanjikan tidak terbukti.


Terlanjur basah, Agustina mengadukan kasus penipuan itu yang otomatis menyeretkan juga ke proses hukum. "Saya tidak takut dipenjara, kalau dipenjara bersama biar satu kamar sama mereka," kata perempuan yang akrab disapa Tina itu di halaman KPU Pasuruan, Senin (21/4).


ayo siapa yang mau satu kamar?