Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.000 lebih pulau dengan berbagai komoditi pangan yang ada di pulau-pulau tersebut. Namun selama ini penggarapan lahan pertanian terbatas pada pulau Jawa, sebagai imbas kebijakan era kolonial dan pemerintahan orde baru. Kondisi pertanian Indonesia semakin buruk mengingat lahan pertanian di pulau Jawa semakin sempit, dan peran pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional semakin berkurang signifikansinya. Ketergantungan bangsa Indonesia terhadap beras terlalu tinggi, mencapai angka 92-95%, padahal pada era 1950 hanya pada angka 50 %. Tak hanya ketergantungan beras, konsumsi masyarakat terhadap komoditi pangan impor juga tinggi, yakni gandum. Munculla dua kata kunci yakni lahan pertanian di luar Jawa dan diversifikasi pangan di tempat itu.

Pulau atau daerah lain seperti Maluku memiliki potensi pangan lokal. Sagu sebagai pangan pengganti beras, sangat mungkin untuk menjadi sumber pangan utama di Maluku. Nusa Tenggara Timur juga sama, terdapat komoditi jagung yang dulu menjadi sumber pangan lokal. Namun produksi dua komoditi pangan lokal ini disebutkan rawan terhadap perubahan cuaca. Dua daerah tersebut masih tergantung beras dan jagung dari Jawa dan Sulawe, ini karena kurangnya infrastruktur seperti pengairan yang memadai dan intensifikasi pertanian yang berkelanjutan. Padahal PP No.68 tahun 2002 secara eksplisit menyebutkan bahwa ketahanan pangan juga merupakan tanggung jawab masin–masing pemerintah daerah, baik dari segi pengadaan, distribusi dan konsumsi.

Isran Noor, berbicara sebagai Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) mengingatkan peran fundamental pemerintah daerah dalam pembangunan ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri. Lebih lanjut Isran noor mengatakan bahwa terdapat dua cara untuk mencapai ketahanan pangan nasional yakni penyuluhan pertanian. Kondisi iklim Indonesia menuntut sektor pertanian untuk berimprovisasi, yang mana harus ada penyuluhan intensif untuk dapat menjawab tantangan di sektor pertanian. Apalagi dengan luasnya wilayah Indonesia, tiap daerah memiliki permasalahan berbeda terkait iklim dan kesuburan tanah. Isu pemanasan global dan pembangunan yang merusak lingkungan, juga harus disikapi pertanian Indonesia secara bijaksana dan tidak berserah diri.

Cara kedua yang dijabarkan Isran Noor adalah melalui komitmen politik pemerintah dalam menyalurkan kepentingan nasional melalui pertanian. Harus ada terobosan dalam perencanaan pertanian. Misalnya adalah, daerah yang terbatas areal lahan pertaniannya memiliki pembagian tanah yang jelas. Dan lahan pertanian tersebut harus didukung dengan infrastruktur pertanian yang memadai seperti bendungan dan sistem irigasi.

Lahan pertanian diluar Jawa harus dimanfaatkan dan dioptimalkan. Tak hanya demi peningkatan produksi pangan nasional dan kemandirian pangan lokal, namun juga demi pemerataan pembangunan. Dengan memfokuskan pada pertanian di luar pulau Jawa, kearifan lokal dapat dimanfaatkan dan kesenjangan pembangunan dan pendapatan antara daerah juga dapat berkurang. Pemerintah di daerah diluar pulau Jawa juga harus dapat menselaraskan kerjasama dalam antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten. Pembangunan pertanian di daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian, membutuhkan rencana dan komitmen jangka panjang, serta sumber daya yang memadai.

[URL="Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.000 lebih pulau dengan berbagai komoditi pangan yang ada di pulau-pulau tersebut. Namun selama ini penggarapan lahan pertanian terbatas pada pulau Jawa, sebagai imbas kebijakan era kolonial dan pemerintahan orde baru. Kondisi pertanian Indonesia semakin buruk mengingat lahan pertanian di pulau Jawa semakin sempit, dan peran pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional semakin berkurang signifikansinya. Ketergantungan bangsa Indonesia terhadap beras terlalu tinggi, mencapai angka 92-95%, padahal pada era 1950 hanya pada angka 50 %. Tak hanya ketergantungan beras, konsumsi masyarakat terhadap komoditi pangan impor juga tinggi, yakni gandum. Munculla dua kata kunci yakni lahan pertanian di luar Jawa dan diversifikasi pangan di tempat itu. Pulau atau daerah lain seperti Maluku memiliki potensi pangan lokal. Sagu sebagai pangan pengganti beras, sangat mungkin untuk menjadi sumber pangan utama di Maluku. Nusa Tenggara Timur juga sama, terdapat komoditi jagung yang dulu menjadi sumber pangan lokal. Namun produksi dua komoditi pangan lokal ini disebutkan rawan terhadap perubahan cuaca. Dua daerah tersebut masih tergantung beras dan jagung dari Jawa dan Sulawe, ini karena kurangnya infrastruktur seperti pengairan yang memadai dan intensifikasi pertanian yang berkelanjutan. Padahal PP No.68 tahun 2002 secara eksplisit menyebutkan bahwa ketahanan pangan juga merupakan tanggung jawab masin–masing pemerintah daerah, baik dari segi pengadaan, distribusi dan konsumsi. Isran Noor, berbicara sebagai Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) mengingatkan peran fundamental pemerintah daerah dalam pembangunan ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri. Lebih lanjut Isran noor mengatakan bahwa terdapat dua cara untuk mencapai ketahanan pangan nasional yakni penyuluhan pertanian. Kondisi iklim Indonesia menuntut sektor pertanian untuk berimprovisasi, yang mana harus ada penyuluhan intensif untuk dapat menjawab tantangan di sektor pertanian. Apalagi dengan luasnya wilayah Indonesia, tiap daerah memiliki permasalahan berbeda terkait iklim dan kesuburan tanah. Isu pemanasan global dan pembangunan yang merusak lingkungan, juga harus disikapi pertanian Indonesia secara bijaksana dan tidak berserah diri. Cara kedua yang dijabarkan Isran Noor adalah melalui komitmen politik pemerintah dalam menyalurkan kepentingan nasional melalui pertanian. Harus ada terobosan dalam perencanaan pertanian. Misalnya adalah, daerah yang terbatas areal lahan pertaniannya memiliki pembagian tanah yang jelas. Dan lahan pertanian tersebut harus didukung dengan infrastruktur pertanian yang memadai seperti bendungan dan sistem irigasi. Lahan pertanian diluar Jawa harus dimanfaatkan dan dioptimalkan. Tak hanya demi peningkatan produksi pangan nasional dan kemandirian pangan lokal, namun juga demi pemerataan pembangunan. Dengan memfokuskan pada pertanian di luar pulau Jawa, kearifan lokal dapat dimanfaatkan dan kesenjangan pembangunan dan pendapatan antara daerah juga dapat berkurang. Pemerintah di daerah diluar pulau Jawa juga harus dapat menselaraskan kerjasama dalam antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten. Pembangunan pertanian di daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian, membutuhkan rencana dan komitmen jangka panjang, serta sumber daya yang memadai.

Sumber