Copot Suryadharma, PPP Kubu Romi Ingin Menyeberang ke Jokowi?
Fajar Pratama - detikNews



Jakarta - Pergerakannya yang merapat ke Gerindra membuat Ketum PPP Suryadharma Ali diberhentikan sementara oleh kubu Sekjen Romahurmuziy (Romi) lewat Rapimnas. Kini -- merujuk versi kubu Romi -- Waketum Emron Pangkapi yang duduk di puncuk kepemimpinan. Ke mana PPP akan merapat?

Salah satu poin utama yang membuat Romi cs menggalang kekuatan untuk menjungkalkan Suryadharma Ali (SDA) adalah manuver sang Ketum yang mendadak mendatangi di acara kampanye terbuka Gerindra dan menyatakan dukungan.

Aktivitas SDA yang mendeklarasikan dukungan resmi PPP untuk pencapresan Prabowo pada Jumat kemarin juga dikritisi. Alasannya, sampai saat ini PPP belum menentukan koalisi kepada partai dan capres manapun mengingat sesuai amanat Mukernas II di Bandung, PPP baru akan menentukan koalisi pencapresan pada Mukernas yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

Lalu ke mana PPP kubu Romi akan berlabuh? "Kita akan melakukan komunikasi ke semua partai setelah muktamar nanti," ujar Romi Minggu (20/4/2014) dinihari tadi.

Tak ada gambaran ke arah mana PPP akan melangkah, jika merujuk pada pernyataan Romi yang masih normatif. Namun bila melihat sosok Emron Pangkapi yang disorongkan untuk menjalankan posisi Ketum PPP selaku pelaksana tugas dari kubu Romi ini, sedikit gambaran setidaknya bisa terlihat.

Emron dalam kesempatan sebelumnya pernah memberikan pernyataan dengan bahasa terang mengenai kandidat capres yang bisa didukung PPP. Sosok Capres itu adalah Jokowi.

"Penetapan usulan Jokowi sebagai capres sebenarnya lebih awal daripada PDIP. Waktu itu disampaikan partai oleh Sekjen PPP bapak Romahurmuzy ke Pak Jokowi," kata Emron Pangkapi, Senin (14/4/2014) silam.

Bahkan menurut Emron, dukungan resmi itu sudah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzy langsung kepada Jokowi. Emron mengatakan, PPP sudah memiliki sejarah dan kerjasama yang baik dengan PDIP sejak Megawati menjadi presiden dan wakilnya Hamza Haz. Nantinya PPP bisa saja berkoalisi dengan partai yang memiliki ideologi keumatan atau basis partai Islam.

"Keputusan koalisi sangat jelas, membuka koridor keumatan, PPP membuka capres dan cawapres. Andaikan berkoalisi dengan partai nasionalis maka nasionalis kebangsaan, bisa koalisi dengan PDIP. Seperti zaman Megawati-Hamzah Haz," ujar Emron.