INILAHCOM, Jakarta - Imbas Pencapresan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tak hanya menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran di SKPD. Tapi agenda Pemerintah Provinsi DKI pun banyak mengalami penundaan.

Pengamat kebijakan publik Roy Valiant Salomon menilai, semenjak Jokowi menyatakan kesediaannya untuk maju sebagai bakal capres PDI Perjuangan, fokus gubernur DKI Jakarta itu terbelah dua.

"Di satu sisi dia (Jokowi) harus mengelola birokrasi di Jakarta, disisi lain juga harus berkegiatan politik guna kepentingan pilpres," katanya kepada INILAHCOM, Kamis (17/4/2014).

Ia melihat, Jokowi kerap hadir dalam kegiatan politik di saat jam kerja gubernur. Akibatnya, sejumlah agenda pemerintahan seperti agenda rapat koordinasi (rakor) dengan kepala SKPD menjadi tertunda, terlebih seperti saat ini dimana Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak bisa bekerja karena sedang sakit.

Padahal, lanjut Roy, setiap rakor akan menghasilkan keputusan untuk kebijakan strategis. "Apabila tidak ada pemimpin yang hadir di rakor, maka keputusan tertunda," ujarnya.

Roy sendiri memandang keputusan gubernur dalam rakor cukuplah penting. Menurutnya, keputusan itu nantinya akan dituangkan dalam beberapa produk hukum, seperti Surat Keputusan (SK) maupun Peraturan Gubernur (Pergub).

Seperti diketahui, PDI Perjuangan telah menetapkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi sebagai capres. Penetapan calon presiden terhadap Jokowi ini dinilai telah mengesampingkan program-program Pemprov DKI. Bahkan rendahnya penyerapan anggaran dianggap dampak majunya Jokowi sebagai Capres.[bay]

Sumber : [URL=http://metropolitan.inilah..com/read/detail/2093101/kinerja-jokowi-sebagai-gubernur-tak-efektif-lagi#.U1BrSPl_s-I]http://metropolitan.inilah..com/read/detail/2093101/kinerja-jokowi-sebagai-gubernur-tak-efektif-lagi#.U1BrSPl_s-I[/URL]

TS :
Jakarta tuh cuma urusan ucrat-ucrit, masa jokowi harus turun tangan sih...