Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan mengomentari pemeriksaan terhadap mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono oleh Kejaksaan Agung, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) tahun anggaran 2013.

"Itu sudah masuk wilayah hukum, sudah ranah hukum, saya tidak ingin bicara apapun, saya tidak mau komentar," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (7/4/2014).

Jokowi mengaku, masalah pengadaan bus ini memang luput dari pengawasannya. Sebab ada 57 ribu item mata anggaran yang ada di Pemprov DKI setiap tahunnya. Padahal semua mata anggaran tersebut dibawah tanggung jawab pemimpin daerah.

"Ada 57 ribu item angaran itu yang tanda tangan pengajuan ke DPRD pasti gubernur. Itu pengguna anggaran. Memang harus ngerti mekanisme di pemerintah. Saya beri contoh saya suruh kamu ke utara, kamu pengguna anggaran, tapi kamu nyemplung ke jurang gimana? Siapa yang salah? Puluhan ribu item kegitan tidak mungkin saya awasi satu-satu," ujar mantan Walikota Surakarta ini.

Selain itu, menurut Jokowi, ada Inspektorat Pemprov DKI yang telah bertugas untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Sementara gubernur hanya sebagai pengambil kebijakan saja. "Ada Inspektorat yang juga awasi satu-satu, tugasnya sendiri-sendiri. Kebijakan di Jakarta jelas dong kebijakan ada di gubernur," tandasnya.

Seperti diketahui, tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka kasus pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) di Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sebesar Rp 1,5 triliun. Kedua tersangka yang merupakan anak buah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi itu bernama Drajat Adhyaksa dan Setyo Tuhu.[bay]