JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal polemik antarelite parpol pada masa kampanye pemilu. Tanggapan SBY dalam bentuk video itu diunggah ke YouTube. Salah satu isu yang ditanggapi adalah capres boneka yang dituduhkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada bakal capres PDIP Joko Widodo (Jokowi).
SBY menganggap wajar bila rakyat menginginkan pemimpin yang tidak didikte siapa pun. Sebab, bagaimanapun, keputusan dan kebijakan presiden harus didasari keyakinan, bukan permintaan, apalagi bisikan pihak lain.
Dia menyarankan Jokowi ataupun siapa saja yang bakal menjadi capres agar bisa menjawab tantangan soal isu bebas dikte tersebut. Presiden, kata SBY, tidak boleh didikte siapa pun dalam mengambil kebijakan, apakah pemilik modal atau pihak asing. "Saya selama sepuluh tahun (menjadi presiden) tidak ada yang bisa mendikte saya," ucap SBY.
Karena diawasi DPR, lembaga tinggi negara, hingga masyarakat, presiden tidak boleh goyah dalam memutuskan sesuatu. Dia berharap presiden yang menggantikannya Oktober mendatang itu benar-benar mendengarkan harapan rakyat.
Dalam video berdurasi 12 menit 11 detik itu, SBY juga cukup banyak berkomentar mengenai pencapresan Jokowi. Terutama anggapan sebagian masyarakat bahwa Jokowi tidak mampu memimpin Indonesia.
Saat ini tidak ada yang tahu siapa yang akan dipilih rakyat sebagai presiden. Padahal, calon presiden bukan hanya Jokowi.
Sebaliknya, SBY menyarankan Jokowi untuk menjawab keraguan sebagian rakyat dengan menyampaikan pikiran-pikiran dan solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa. "Dengan cara beliau menyampaikan itu, berdebat, di sana, di sini, rakyat akan tahu apa yang dimiliki Pak Jokowi dan apa yang dimiliki capres-capres lain," tuturnya.
Disinggung mengenai tudingan sejumlah pihak bahwa pemilu tahun ini bakal curang, SBY langsung menepisnya. Menurut dia, jangan langsung mengatakan bakal terjadi kecurangan dalam pemilu yang belum berlangsung. "Ini banyak orang yang memiliki mindset yang tidak tepat. Kalau tahu pemilu sekarang ini, namanya KPU itu independen dan mandiri," terangnya. KPU tidak berada di bawah presiden dan tidak di bawah bayang-bayang pemerintah.
Secara tidak langsung, ucapan SBY itu menyindir beberapa tokoh. Di antaranya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang selama kampanye cukup sering menyuarakan kecurangan dalam pemilu. Mega cukup sering berorasi meminta kadernya mewaspadai kecurangan yang akan terjadi pada pemilu kali ini.
Menurut SBY, perangkat pemilu sudah diatur secara jelas dalam undang-undang yang merupakan produk pemerintah dan DPR. Artinya, seluruh parpol, termasuk PDIP, ikut menentukan jalannya pemilu. Jika dikatakan pemerintah bakal curang, di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ada menteri-menteri yang berasal dari berbagai parpol. Begitu pula kepala daerah.
Pria asal Pacitan itu meminta siapa pun untuk tidak main tuduh bahwa pemilu pasti curang. SBY juga mengingatkan Bawaslu, masyarakat, dan media massa suapaya ikut mengawasi secara objektif, apakah pemilu berjalan dengan curang atau jujur.
Mengenai perjanjian Batutulis antara Prabowo Subianto dan Megawati, SBY tidak banyak berbicara. Sebagaimana diberitakan, kubu Prabowo kecewa terhadap sikap PDIP yang dianggapnya menyalahi isi perjanjian Batutulis yang dibuat pada 2009. Dalam perjanjian tersebut, PDIP menyatakan bakal mendukung pencapresan Prabowo pada 2014. Nyatanya, PDIP mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai capres.
SBY mengatakan, sebenarnya lebih bagus dirinya tidak mengomentari konflik tersebut. Sebab, yang bisa menjelaskan perihal perjanjian tersebut adalah Mega. "Kalau Pak Prabowo berkata seperti itu, berikanlah penjelasan kepada publik yang gamblang. Dengan demikian, rakyat mendengarkan informasi yang benar,"ucapnya. (byu/c10/agm/jpnn/nin)

sumber: http://www.sapos.co.id/index.php/ber...ubrik/12/24383