Menjelang penyelenggaan pemilu 2014, berbagai cobaan berupa kekerasan politik menimpa bagian ujung barat Indonesia, Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak awal tahun 2014 hingga bulan Maret 2014, tecatat terjadi 41 tindak kekerasan politik di Aceh menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014.

Kejadian ini bukan hanya terjadi kali ini, sebelumnya menjelang pelaksanaan Pilkada Aceh 16 Februari 2012 lalu banyak juga terjadi penembakan terhadap sejumlah warga yang telah memakan korban yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini semakin memanas ketika sebagian korban berasal dari etnis Jawa yang memunculkan dugaan adanya teror politik jelang Pemilihan kepala daerah.

Hingga saat ini tindak kekerasan menjelang pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung 9 April mendatang seakan menyiratkan masih mencekamnya situasi di Tanah Rencong. Dikhawatirkan keadaan ini akan memperburuk situasi politik setempat, bahkan dapat memperbesar angka golput karena meningkatnya keresahan di masyarakat.

Untuk membendung hal tersebut pihak kepolisian harus bekerja lebih keras lagi untuk mengungkap aktor intelektual dibalik rentetan kekerasan dan teror tersebut untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemilu 9 april mendatang. Selain itu Pemerintah dan DPR juga harus mendukung upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan yang sedang berjalan melalui Qanum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Penyelidikan Pro-Yustisia yang sedang dilakukan Komnas HAM. Semua pihak harus mendorong pengutamaan HAM dalam penyelenggaraan pemilu 2014 dengan menyerukan pemilu damai tanpa kekerasan di Aceh.

Namun, upaya menciptakan keamanan tidak boleh hanya dibebankan kepada pihak kepolisian saja. Dalam konsep “democratic police”, seluruh kelembagaan baik formal maupun non formal bertanggung jawab terhadap keamanan termasuk masyarakat itu sendiri. Keamanan negara tidak semata-mata menjadi tanggung jawab TNI dan Polri. Bahkan menteri-menteri kabinet dan masyarakat sipil juga bertanggung jawab atas keamanan negara. Dalam keamanan demokrasi, juga dikenal istilah “human security”, dimana objek keamanan bukan hanya rakyat tapi aparatur keamanannya juga.

Untuk menggapai damai di Tanah Serambi Mekah demi kesuksesan dan kelancaran Pemilu 2014 harus mendapat bantuan dari semua pihak, baik polisi, TNI, aparatur daerah, seluruh lapisan masyarakat, dan media. Tanpa kerjasama semua pihak tersebut, damai di Aceh tak lebih dari sekedar wacana.