TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PDI Perjuangan telah mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Keputusan itu tertuang dalam surat perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memberikan mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden.

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan mandat tersebut bukanlah keputusan tetap.

"Mandat sangat dinamis bisa saja Jokowi menyerahkan mandat itu atau Megawati menarik mandat tersebut," kata Emrus dalam diskusi "Diantara Persepsi Publik dan Persepsi Elit: Jokowi Effect vs Zalianti Effect di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (31/3/2014).

Emrus menilai politik setiap saat bisa berubah. Ia melihat adanya kesepakatan antara Megawati dengan Jokowi saat Ketua Umum PDIP itu menunjuk Mantan Walikota Solo untuk menjadi calon presiden.

Emrus mengatakan seharusnya PDIP memutuskan pencalonan Jokowi sebagai presiden melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnputri dan Sekjen Tjahjo Kumolo.

"Ketika mencalonkan Jokowi hanya mandat, peluang mandat ditarik Mega atau diserahkan oleh Jokowi lebih berpeluang," katanya.

Ia mengatakan keputusan melalui SK lebih kuat karena sesuai dengan AD/ART Partai. "Kalau soal popularitas, ya Jokowi tidak diragukan lagi," imbuhnya.

Emrus mengingatkan masyarakat dapat merasakan kekecewaan bila usai pemilu legislatif ternyata PDIP tidak mencalonkan Jokowi. "Kalau mandat dipermainkan PDIP, masyarakat akan kecewa," kata Emrus.