[Ga ada yang Mau] PKS siap berkoalisi dengan parpol manapun
TS
pks.payungan
[Ga ada yang Mau] PKS siap berkoalisi dengan parpol manapun
Quick Count sementara suara PKS dibawah 7%, mau gabung dengan koalisi ga bisa, dengan oposisi pun tidak ada yang mau. Akhirnya PKS balik ke ruko
#MenolakLupa
Spoiler for PKS tak diajak koalisi Partai islam:
PPP Ajak PAN dan PKB Koalisi, PKS: Kenapa Tidak Undang Kami?
Jakarta - PPP berwacana untuk membentuk koalisi partai Islam, namun namun hanya dengan mengajak PAN dan PKB. Ketua FPKS DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) memandang hal tersebut tidak strategis mengingat posisi PKS diperhitungkan di DPR.
"Kalau soal diundang atau tidak diundang itu boleh-boleh saja. Kami tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang jelas PKS itu adalah partai Islam yang duduk di DPR terbanyak. Kalau memang koalisi untuk memperkuat partai Islam, kenapa tidak undang kami?" ujar HNW di Lapangan PTIK, Jl. Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2013).
Menurutnya tujuan dari koalisi pun masih belum jelas. Di sisi lain, berbicara koalisi seharusnya dilakukan setelah hasil Pemilu Legislatif 2014 mendatang diketahui.
"PAN dan PKB yang yang diundang justru sudah punya capres. PPP sendiri sudah mewacanakan Suryadharma Ali. Nah lalu koalisi ini untuk apa? Apakah untuk memperkuat salah satu kandidat atau bagaimana kan masih belum jelas," imbuhnya.
Sementara itu sebelumnya PKS juga pernah mewacanakan untuk membentuk koalisi partai Islam. Belum lama bergulir, wacana tersebut justru ditepis mentah-mentah oleh partai Islam lainnya.
Spoiler for SBY Sebut Koalisi Makan Hati, PKS Tersindir:
Jakarta - Presiden SBY mengingatkan agar presiden selanjutnya berhati-hati dalam menentukan koalisi, jika tak ingin makan hati. PKS tersambar dengan pernyataan tersebut.
"Yang makan hati siapa? Kita kan yang makan hati, banyak pengkhianatan dalam koalisi," kata Wasekjen PKS Refrizal Sikumbang saat berbincang, Selasa (11/3/2014).
Refrizal mengambil potongan kisah yang dianggapnya pengkhianatan. Dia menyebut masuknya Golkar ke dalam koalisi sebagai bentuk pengkhianatan komitmen dari SBY yang saat itu sudah memiliki ikatan dengan beberapa parpol, termasuk PKS.
"Dulu kita ngajak koalisi yang serius, jangan main-main. Dulu koalisi sebelum pilpres, jangan ada lagi koalisi setelah pilpres. Tapi ini dia koalisi lagi, ini ngacau," tutur anggota Komisi VI DPR ini.
Refrizal juga mengatakan selama ini PKS sudah berusaha menjadi mitra koalisi yang baik bagi Presiden SBY. PKS kerap mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai baik bagi rakyat.
"Kita mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi kalau kasus masa kita sembunyiin. Century masa kita sembunyiin. Walaupun teman koalisi, kita tetap akan bongkar," ujarnya.
Presiden SBY yang juga Ketum Partai Demokrat (PD) buka-bukaan soal bangunan koalisi pemerintahan selama ini. SBY berpesan agar presiden selanjutnya berhati-hati dalam menentukan koalisi.
"Pesan saya kepada pengganti saya nanti, harus sangat sabar. Koalisi ini problematik, kadang-kadang juga makan hati. Tapi pilihannya untuk saat ini masih diperlukan oposisi. Jadi pesan saya kepada sahabat saya nanti, hati-hati dalam mencari partner dalam koalisi," ujar SBY saat bertemu dengan Chairul Tanjung dan Forum Pemimpin Redaksi di Menara Bank Mega, Jl Kapten Tendean, Senin http://news.detik.com/pemilu2014/rea...-pks-tersindir
Spoiler for PKS janji jadi oposisi kalau Jokowi presiden:
Merdeka.com - Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menegaskan, partainya akan menjadi oposisi jika Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) menang dalam Pilpres 2014 mendatang. Sebab, Jokowi dinilai tak mampu memimpin bangsa dan tidak punya konsep penyelamatan Indonesia yang jelas.
"Kami memiliki konsep dan basis penyelamatan Indonesia dimasa transisi, sementara Jokowi tidak. Sehingga kami khawatir penyelamatan bangsa ini malah makin berlarut-larut kalau Jokowi jadi presiden. Kami sudah siapkan model kepemimpinan yang sanggup menjadi penyelamat bangsa. Kalau Jokowi jadi presiden, itu tidak akan terjadi dan kami lebih baik berada di luar kekuasaan dan menjadi oposisi," ujar Fahri saat dihubungi wartawan, Sabtu (23/3).
Fahri mengatakan, dirinya belajar banyak ketika membangun koalisi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, kata dia, SBY juga punya popularitas tinggi seperti Jokowi namun tidak punya konsep pembangunan yang jelas.
"Pada dasarnya SBY ketika naik jadi presiden sama dengan Jokowi. Dianggap mampu padahal tidak ada bukti akan kemampuannya. Keduanya memiliki popularitas dan elaktabilitas tinggi karena kesantunan yang tidak bisa dijadikan alat ukur untuk menjadi pemimpin. Kesantunan tidak ada hubungannya dengan penyelesaian masalah," tambahnya.
Kendati begitu, dia menilai lebih baik SBY ketimbang Jokowi. Jika dilihat ke belakangan Jokowi tak mampu memimpin Jakarta dan Solo dengan baik.
"Jadi di Indonesia dan di Jakarta, kedua pemimpin tidak membuktikan bahwa mereka menyelesaikan masalah. Namun demikian masih jauh lebih baik SBY dibandingkan Jokowi," tegas dia.
SBY menurutnya paling tidak memiliki kecerdasan dan wawasan nasional, sementara Jokowi,sama sekali tidak memiliki wawasan, baik nasional maupun daerah. Hanya saja, kata dia, kelemahan SBY berada pada innercircle yang membuat SBY tidak berani bertindak.
"Jokowi wawasannya saja jangankan sampai level Indonesia, level Jakarta saja dia belum, padahal seorang pemimpin nasonal wawasannya harus internasional. Kami tidak akan meletakkan wali kota sebagai presiden, kita pemimpin yang punya presidential look (tampang presiden). Jokowi sama sekali gak punya presidensial look," tegas dia.
Mantan Aktivis Mahasiswa ini pun menambahkan, seorang kepala negara tidak bisa hanya bermodalkan tanpa cengengesan. Pemimpin Indonesia harus bisa disandingkan dengan pemimpin-pemimpin lainnya di dunia.
Sindonews.com - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin mengatakan, masih menunggu hasil pemilu legislatif (pileg) untuk menentukan arah koalisi.
"Belum ada (koalisi), kita ukurannya hasil pemilu, sekarang enggak relevan milih-milih," kata Hilmi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (25/3/2014).
Hilmi tidak menampik kemungkinan akan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. "Boleh dengan siapa saja," kata Hilmi.
Tak hanya itu, Hilmi juga membuka peluang kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat seperti pemilu 2009 lalu, meskipun selama berkoalisi PKS kerap berseberangan dengan Demokrat.
"Seluruh komponen bangsa Indonesia bisa berkoalisi dengan PKS," ujar Hilmi menambahkan.