JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dirinya masih belum mendapatkan laporan jika perusahaan tambang besar, yakni PT Freeport belum menyetorkan dividennya kepada negara dalam hal ini Kementerian BUMN.

"Saya belum tahu, yang tahu persis menteri keuangan, kewajiban kalau sudah ada profit, deviden kita harus dibayarkan, wajib kita minta," ungkap Hatta di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (24/3/2014) malam.

Hatta menilai, pembayaran dividen yang dilakukan Freeport kepada Indonesia merupakan kewajiban Kementerian Keuangan untuk terus melakukan pengecekan.

"Kalau sudah untung dibagi dividennya, saya tidak yakin freeport untuk menahan itu, tapi soal administratif saja, dan apa betul tidak dibagikan dividen, saya belum mendapatkan informasi soal itu," singkatnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan membenarkan PT Freeport Indonesia selama dua tahun belum memberikan uang ke Pemerintah Indonesia dalam bentuk dividen.

Pasalnya, hal ini membuat target dividen negara tahun 2013 tidak tercapai. Sepanjang 2013, perusahaan-perushaan BUMN memberikan sumbangsih dividen hanya sekira Rp142 triliun. Nilai ini masih di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp150 triliun. (rzk)

sumber okezone